GEMPUR ROKOK ILEGAL!

0
685

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah instansi di bawah Kementerian Keuangan yang melaksanakan sebagian tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa fungsi DJBC ialah antara lain;

  1. Trade Facilitator

Memberi fasilitas perdagangan, diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain.

  1. Industrial Assistance

Melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.

  1. Comunity Protector

Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.

  1. Revenue Collector

Memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal.

Untuk membuktikan komitmennya sebagai comunity protector sekaligus revenue collector, Bea Cukai secara Nasional serentak dan terpadu melakukan operasi pengawasan barang kena cukai dengan call sign  “Gempur” untuk menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal.

Adapun tujuan pelaksanaan Operasi Pengawasan Hasil Tembakau (HT) ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha BKC (Barang Kena Cukai) HT dan menekan peredaran BKC HT ilegal sehingga memberi situasi kondusif bagi peredaran BKC HT yang telah memenuhi ketentuan di bidang cukai. Keberhasilan operasi ini diharapkan dapat menurunkan peredaran rokok ilegal yang berimplikasi pada kenaikan penerimaan di bidang cukai. Program pemberantasan rokok ilegal ini juga sejalan dengan program reformasi kepabeanan dan cukai guna memberantas perdagangan ilegal dan menciptakan iklim perdagangan yang adil.

Selain berpotensi mengurangi pemasukan negara, sehingga pembangunan sarana prasarana dan penyediaan fasilitas umum dapat terganggu, rokok ilegal juga berpotensi meningkatkan jumlah perokok pemula karena tidak membayar cukai yang mengakibatkan harganya jauh lebih murah.

Untuk itulah, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara hadir memberikan kontribusi dan menyingsingkan lengan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Operasi Gempur dalam wilayah operasinya.

Hasil survey yang dilakukan Universitas Gajah Mada (UGM) peredaran rokok ilegal di tahun 2018 sekitar 7,04%, dimana persentase ini turun dibanding dengan tahun 2016 sebanyak 12,14%. Yang mengakibatkan kerugian negara di sektor cukai mencapai sebesar 909 miliar hingga 980 miliar. Untuk tahun 2019 Menteri Keuangan memberikan target kepada DJBC agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan sampai dengan angka 3%.

“Target ini memang cukup berat, oleh karena itu kita harus semakin agresif dalam memerangi peredaran rokok ilegal. Ingatlah, perjalanan 1000 mil diawali dengan 1 langkah kecil. Kita pun harus memulainya dengan langkah kecil sehingga menimbulkan dampak besar demi ibu pertiwi.” ujar Cerah Bangun, Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara.

“Jenis-jenis rokok ilegal adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu/bekas dan rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya/bukan haknya. Operasi ini sejatinya akan dilaksanakan sampai penghujung 2019, terkoordinasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam operasi ini Bea Cukai melakukan langkah langkah kongkret berupa melaksanakan operasi pasar, melakukan sosialisasi kampanye stop rokok ilegal kepada perusahaan jasa ekspedisi/pengangkutan sebagai objek sosialisasi, melaksanakan operasi patroli laut untuk pengawasan rokok ilegal eks-kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan rokok impor ilegal.” ujar Budi Santoso, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat.

Strategi untuk menekan angka tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi antar satuan kerja vertikal DJBC, juga bersinergi dengan aparat penegak hukum, Direktorat Jenderal Pajak dan asosiasi pengusaha BKC.

Selain itu DJBC melakukan pergantian call sign kampanye dimana pada periode sebelumnya menggunakan “Stop Rokok Ilegal” diubah dengan call sign yang lebih tajam dan gencar dengan “Gempur Rokok Ilegal”.

Dengan dilaksanakan operasi rokok ilegal secara masif bersama instansi terkait selaku aparat penegak hukum, dan kampanye gempur rokok ilegal secara berkelanjutan, serta peran serta pengusaha dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pengusaha rokok dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Utara tentang rokok ilegal. Sehingga peredaran rokok ilegal bisa ditekan hingga 0%.

“Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat agar melaporkan adanya peredaran rokok ilegal ke Bea Cukai terdekat atau hubungi call center Bea Cukai di 1500 225.” pungkas Cerah.

BAGIKAN