Merajut Asa

0
376

Merajut Asa

Wangi kopi menguar nikmat seiring detak sang waktu yang berputar cepat. Jarum pendeknya kian bergegas meninggalkan angka sebelas. Tak sampai satu jam lagi, hari ‘kan berganti dan Senin beranjak pergi. Tetiba, listrik kembali padam di tengah perbincangan hangat kami membelah malam. Diskusi seru masih saja berlangsung meski ruang rapat tersekap gulita yang memasung. Rasa-rasanya, ini adalah rapat terlarut yang pernah kuikuti. Midnight meeting di hari pertama penugasan kami di belahan bumi bernama Sulawesi.

“Rekan-rekan sekalian, sebelum saya tutup rapat perdana kita malam ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita telah sepakat untuk segera bekerja dengan gigi lima’, ya!” ujar Kepala Kantor, mengakhiri diskusi malam ini.

Uups… gigi lima?

Senyumku mendadak terbit di sela kantuk yang menggigit. Mendengar istilah ‘gigi lima’ yang terlontar dari bibir beliau, bagai mendengar kalimatku sendiri di hari-hari lampau. Hmmm, istilah ini amat sering kupakai ‘tuk memompa semangat tim kerjaku dulu. “Jangan lama-lama adaptasinya ya, Guys, kita harus segera bekerja dengan gigi lima lho,” pintaku bertabur harap saat itu. Rupanya ‘kalimat keramat’ itu kini berbalik kepadaku. Tak hanya tertuju padaku, namun pada kami semua yang hadir di Ruang Rapat Gedung Keuangan Negara (GKN)

Manado malam ini, Senin, 9 Oktober 2017. Ya, disposisi nan menantang itu ditujukan untuk kami, ‘staf inti’ Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara yang hadir dalam rapat perdana kami malam ini.

 

Miskin Struktur Kaya Fungsi

Berbekal pesan ‘tuk bekerja gigi lima dari Kakanwil, bersama para kepala bidang, kukumpulkan seluruh pegawai pelaksana di ruang kerja yang ada di lantai 1 GKN Manado. Ya, sebagai sebuah satker baru, aset yang kami miliki memang baru meja-kursi kerja para pejabat struktural, beberapa computer, dan filing cabinet plus lima mobil dinas, termasuk mobil dinas jabatan Kakanwil. Oleh karena itu, sebelum memiliki gedung kantor sendiri, kami harus rela bersempit-ria di GKN Manado dengan sejumlah sarana-prasarana pinjaman, termasuk meja-kursi untuk para pelaksana. Itu pun tak semua kebagian.

Di ruang kerja yang luasnya amat terbatas inilah, kami mengadakan pertemuan. Selain sesi perkenalan, pertemuan tersebut juga untuk menggali informasi dan mengenali potensi para pegawai sebelum kulakukan penempatan dan pembagian tugas untuk mereka. Jujur saja, memulai sebuah satker baru dengan personil yang minim pengalaman kerja adalah hal baru bagiku. Namun, tak ada lagi waktu untuk berkeluh-kesah. Kantor baru harus segera beroperasi sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Karena itulah, meski hanya didampingi para pelaksana belia, kami harus bergerak cepat.

Hal pertama yang perlu kulakukan adalah memilih dan menetapkan para pengelola keuangan. Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pengadaan wajib ada di sebuah satker dan hanya mereka yang telah memiliki sertifikat khusus yang dapat ditunjuk. Alhamdulillah, ada seorang pegawai yang memiliki sertifikat bendahara meski ia belum pernah bertugas sebagai bendahara pengeluaran. Problem muncul ketika calon bendahara ini ternyata hendak mengajukan cuti ketika ia baru saja kutunjuk menjadi bendahara.

“Meskipun saya belum pernah menjadi bendahara, saya siap belajar, Bu,” sahut Rafiul, sang calon bendahara, penuh semangat.

“Tapi, akhir pekan ini saya boleh ‘kan mengajukan cuti?

Saya mau menikah, Bu,” Pungkasnya.

Olala… di saat kehadiran bendahara pengeluaran amat kami perlukan, aku harus memberinya kesempatan cuti dua pekan untuk melepas masa lajang. Tak mungkin juga bila ia kuminta menunda pernikahan yang telah jauh hari direncanakannya itu. But, the show must go on, DIPA ‘gelondongan’ yang kami terima harus segera kami eksekusi untuk membiayai kegiatan operasional kantor.

Berselang dua pekan kemudian, barulah formasi jabatan eselon 4 di kantor kami terisi. Karena baru terisi 9 dari 19 formasi yang tersedia, maka tak satu pun bidang atau bagian yang terisi lengkap. Bidang Kepabeanan dan Cukai serta Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai bahkan hanya terisi satu kepala seksi. Mendapati hal ini, kepala kantor kami kembali memotivasi, “Nggak apa-apa. Meski miskin struktur, tapi kaya fungsi. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa segala keterbatasan ini tak menghalagi kita untuk berkinerja luar biasa!”

 

Jalur Hijau Bukan Mimpi Tak Terjangkau

Di bidang pengawasan, Manado termasuk kota berisiko tinggi dalam peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal. Tak hanya miras, komoditas ilegal lainnya yang menjadi target pengawasan kami adalah peredaran rokok ilegal dan maraknya penyelundupan ballpress yang berujung pada munculnya sentra penjualan pakaian bekas di mana-mana. Orang Manado biasa menyebut sentra ini dengan istilah ‘Ca-Bo’ alias Cakar-Bongkar yang berarti para pembeli harus mengaduk-aduk dan membongkar tumpukan pakaian bekas untuk memilih pakaian yang diingini.

Berfokus pada menggilanya peredaran miras ilegal, tugas pertama yang diberikan Kakanwil kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) adalah melakukan operasi MMEA ilegal. Beranggotakan sembilan orang pelaksana yang mayoritas fresh graduate dari PKN STAN jurusan Akuntansi, tanpa kehadiran pejabat eselon 4 yang formasinya memang belum terisi, Ardiyatno, rekan seniorku yang menjabat sebagai Kabid P2 saat itu, menggelar operasi pengawasan bersama Tim P2 KPPBC Manado dan KPPBC Bitung.

Dari hasil operasi bersama ini, didapati bahwa seluruh pabrik MMEA di Manado dan sekitarnya terindikasi melakukan pelanggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya, pada tahap awal, penyidikan dilakukan terhadap tiga perusahaan. Agar para pelaku pelanggaran tidak lari dan menghindari tanggung jawab hukum, Cerah Bangun, Kepala Kantor kami yang amat berpengalaman di bidang pengawasan dan saat itu tengah menyusun disertasi program doktoral ilmu hukum di Universitas Indonesia, memimpin sendiri penyusunan strategi penyidikannya. Sesuai arahan Kakanwil, panggilan disampaikan serentak kepada tiga perusahaan tersebut.

Selain penindakan atas peredaran MMEA ilegal, sejak awal Kakanwil juga memerintahkan zero tolerance untuk rokok ilegal di Sulbagtara. Dari beberapa kasus yang dilakukan penyidikan, di antaranya adalah penemuan rokok berpita cukai palsu di sebuah toko dan akhirnya dilanjutkan dengan operasi penangkapan si pemodal yang dipimpin langsung oleh Kakanwil dengan pengamanan penuh seluruh anggota tim. Proses penangkapan berlangsung dramatis dan nyaris terjadi baku hantam, namun akhirnya si pemodal berhasil ditangkap dan segera kami bawa ke kantor untuk dilakukan penyidikan.

Karena keterbatasan SDM, dengan wilayah pengawasan yang tersebar di tiga provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah yang memiliki kondisi geografis yang sangat menantang, maka kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pegawai yang bertugas di Bidang P2. Acapkali, operasi pasar ke berbagai wilayah melibatkan pegawai di seluruh bidang/bagian untuk mendukung kegiatan pengawasan yang tengah dilakukan. Kebijakan ini dirasa efektif. Selain untuk menyiasati keterbatasan jumlah SDM yang bertugas di bidang pengawasan, kebijakan ini juga membuka kesempatan bagi seluruh pegawai, termasuk yang tidak ditempatkan di Bidang P2, untuk menambah ‘jam terbang’ mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Alhamdulillah, kerja keras Bidang P2 pun berbuah manis. Tak hanya itu, operasi pasar yang kami kemas sebagai ‘Wisata Operasi’ untuk memberantas dan memutus jalur distribusi rokok ilegal di wilayah Sulawesi ini pun menghasilkan capaian yang membanggakan berupa apresiasi positif atas hasil survei Universitas Gajah Mada (UGM) yang menyatakan bahwa wilayah pengawasan Kanwil DJBC Sulbagtara menjadi satu-satunya ‘jalur hijau’ distribusi rokok ilegal di Indonesia. Sebuah prestasi yang tak terduga mengingat sebelum Kanwil Sulbagtara berdiri, Pulau Sulawesi merupakan ‘jalur merah’ distribusi rokok ilegal yang amat sulit diatasi. Keberhasilan ini ternyata berdampak pula pada kenaikan produksi hasil tembakau dan peningkatan penerimaan cukai di beberapa kantor wilayah yang menjadi sentra produksi hasil tembakau di Pulau Jawa.

 

Terdepan dalam Joint Program

Selain sebagai community protector, DJBC juga berperan sebagai revenue collector yang menghimpun penerimaan negara dari sektor impor, ekspor, dan cukai. Bersama DJP, DJBC juga diminta untuk bersinergi menggali beragam potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Untuk itulah, salah satu inisiatif strategis Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan adalah Joint Program DJP-DJBC. Dari 8 Joint Program DJP-DJBC yang digulirkan Menteri Keuangan, sebagian di antaranya yang berpotensi

menghasilkan penerimaan negara adalah Joint Analysis, Joint Audit, Joint Investigation, dan Joint Collection.

Kecuali Joint Audit, tiga dari empat program tersebut telah dilaksanakan pula di Kanwil Sulbagtara. Secara kebetulan, ketiga program itu bersentuhan langsung dengan cukai-MMEA dan kegiatan ekspor-impor yang masing-masing terbagi atas sejumlah kategori, seperti: industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, perikanan, dan sebagainya. Kendati realisasi penerimaan dari program sinergi ini baru tercapai 81,27% dari total potensi penerimaan sebesar Rp.44.911.188.647,00 yang diproyeksikan, namun pada program Joint Analysis untuk kategori Industri Pengolahan realisasinya jauh melebihi prognosis potensi penerimaan yang diperhitungkan, yaitu sebesar Rp2.482.577.817,00 berhasil direalisasikan sebesar Rp5.186.904.983.00 atau 208,93%.

Keberhasilan program sinergi mendulang penerimaan negara bersama DJP ini tak lepas dari usaha keras segenap pegawai, khususnya Bidang Kepabeanan dan Cukai. Upaya keras ini diawali dengan usulan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan bersama atas beberapa perusahaan, kemudian dilakukan tindakan pengawasan oleh Account Representative KPP Pratama terkait serta penyampaian dan pengolahan data produksi yang terindikasi terdapat ketidaksesuaian antara data produksi MMEA dan penjualan yang dilaporkan.

 

Setiap Kita adalah Humas

Pepatah bijak mengatakan, “Sebarkan kebaikan, maka kebaikan akan datang kepadamu.”. Menyuarakan informasi mengenai tugas, peran, fungsi, bahkan prestasi organisasi bak menyebarkan kebaikan yang ‘kan berbuah kebaikan pula bagi organisasi tersebut. Berpijak pada pemikiran inilah, Kanwil Sulbagtara berupaya memaksimalkan fungsi kehumasan, termasuk melalui publikasi di dunia maya, agar keberadaan dan segala ikhtiar kami menjadikan Bea Cukai Makin Baik kian diterima masyarakat. Salah satu strategi kanwil DJBC Sulbagtara adalah penetapan slogan “Setiap Kita adalah Humas”. Slogan empat kata ini bermakna bahwa setiap pegawai di lingkungan Kanwil Sulbagtara adalah agen kehumasan yang ikut berkontribusi mewujudkan Bea Cukai Makin Baik.

Meski dengan sumber daya yang terbatas, Tim Humas berhasil menggelar kegiatan Customs Goes to School dan Sharing Session Kanal BC. Selain itu, ada juga Talk Show di RRI dan TVRI Manado dan Coffee Morning bertajuk “Fasilitas Kepabeanan untuk Peningkatan Ekspor dan Industri Berorientasi Ekspor” bagi para pengusaha di Sulawesi Utara.

Memasuki Tahun 2018, kegiatan kehumasan yang dilakukan Kanwil Sulbagtara kian menggeliat dan bervariasi, seperti Customs Day Out bertajuk Pengenalan Barang Penumpang, Bulan Anti Narkoba, Kunjungan ke Media di berbagai kota, Workshop Kehumasan, Kampanye Stop Rokok Ilegal di sejumlah mall dan area Car Free Day di Manado, serta branding mobil kehumasan yang unik dan khas di seluruh KPPBC di lingkungan Kanwil Sulbagtara.

Selain pembenahan kinerja kehumasan di tingkat internal, beragam kegiatan yang mendukung pemberian fasilitas dunia usaha pun tak henti dilakukan. Seluruh kegiatan dalam

program unggulan tersebut terdokumentasi apik dalam puluhan video menarik dan foto-foto cantik. Hingga pertengahan November 2018, tercatat lebih dari 60 video berisi edukasi, dokumentasi, dan pengenalan wisata budaya yang telah diunggah pada media sosial Kanwil Sulbagtara dan mendapat apresisasi positif dari banyak kalangan.

 

Bergegas Membangun Zona Integritas

Menyongsong era lepas landas reformasi Bea Cukai di Tahun 2019, integritas merupakan harga mati yang wajib melekat dalam diri setiap pegawai Bea Cukai sejak reformasi digulirkan beberapa tahun silam. Karenanya, integritas wajib dipelihara dan ditumbuhsuburkan tanpa jeda. Salah satu yang kami lakukan adalah dengan membangun Zona Integritas di seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJBC Sulbagtara. Pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dihadiri pula oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara dan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Sam Ratulangi yang mewakili akademisi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Time flies so fast ….

Tak terasa setahun telah berlalu sejak kami mendapat mandat untuk ‘babat alas’ dan merintis sebuah satker baru bernama Kanwil DJBC Sulbagtara ini. Masih terekam raut lugu para pegawai fresh graduate yang ditakdirkan mendampingi kami mengawali tugas yang tak ringan saat itu. Tanpa sadar, terngiang kembali kalimat yang pernah terucap agar mereka tetap bersemangat:

“Jangan pernah merasa terbuang, kala garis takdirmenetapkan kalian di sini harus berjuang. Pun jangan merasa terabaikan lantaran tempat tugas kalian tak sesuai harapan. Tak perlu merasa tersisih karena sejatinya kita adalah orang-orang terpilih yang kelak ‘kan tercatat sebagai pelaku sejarah yang mengawali berdirinya Kanwil Sulbagtara!”

Meski hanya sekeping mozaik, kami bertekad mempersembahkan kontribusi terbaik untuk Bea Cukai Makin Baik. Mari bergegas menyongsong Lepas Landas Reformasi Bea Cukai di tahun 2019! Kita mampu dan dunia harus tahu”.

 

–Selesai–

 

Penulis: Lenni Ika Wahyudiasti

BAGIKAN