PENETAPAN PELABUHAN BITUNG SEBAGAI PELABUHAN HUB INTERNASIONAL

0
330

Definisi pelabuhan diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (16) UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas teSrtentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Selanjutnya pada Pasal 70 UU Pelayaran pelabuhan dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan danau. Pelabuhan laut memiliki 3 (tiga) hierarki yang terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan. Untuk kegiatan perdagangan Internasional, UU Pelayaran menetapkan pelabuhan utama sebagai pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor dan impor nasional.

Definisi Pelabuhan Utama berdasarkan Pasal 1 ayat (17) UU Pelayaran adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Mengacu pada ketentuan UU Pelayaran berikut aturan turunannya, terdapat perubahan kalimat yang menghilangkan kalimat “pelabuhan hub internasional”, namun karakteristik sebuah pelabuhan hub internasional lebih dekat dikatagorikan sebagai pelabuhan utama.

Untuk karakterisktik Pelabuhan Utama diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, yaitu:
1. Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasaran internasional;
2. Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional kurang dari 500 mil dan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil
3. Memilki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil;
4. Kedalaman kolam pelabuhan minimal 9 m LWS
5. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 10.000 DWT;
6. Panjang dermaga minimal 350 m;
7. Luas lahan pelabuhan minimal 50 ha;
8. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
9. Diproyeksikan melayani angkutan petikemas minimal 100.000 TEUs/tahun atau angkutan lain yang setara;
10. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang
11. Berperan sebagai pelabuhan alih muat angkutan peti kemas nasional dan internasional dengan pelayanan berkisar dan 3.000.000 – 3.500.000 TEU’s/tahun atau angkutan lain yang setara;

Penetapan pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan hub berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 jo. Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 kemudian Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 menjadikan pelabuhan Bitung harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Menteri Perhubungan Nomor KP432 tahun 2017.

Penulis:
Rosyidansah (Kep. Seksi Perijinan dan Fasilitas II KWBC Sulbagtara)

#beacukairi
#bckanwilsulbagtara
#beacukaimakinbaik
#SetiapKitaAdalahHumas
#PelabuhanHubInternational
#infoBC

BAGIKAN