Kemudahan Penyerahan SKA (Surat Keterangan Asal) Terhadap Impor Barang Selama Pandemi Covid-19

0
422

Aktivitas kegiatan perdagangan luar negeri provinsi sulawesi utara mengalami perkembangan yang menggembirakan meskipun ditengah-tengah kondisi pandemi Covid-19. Perdagangan luar negeri meliputi kegiatan ekspor dan impor.Menurut laman berita resmi statistik yang dirilis oleh biro pusat statistik provinsi sulawesi utara no.28/04/71 Th XIV, 15 April 2020 perkembangan ekspor dan impor sulawesi utara maret 2020, menyebutkan bahwa neraca perdagangan sulawesi utara maret 2020 mengalami surplus USD 70,53 juta. Nilai ekspor nonmigas sulawesi utara pada maret 2020 tercatat sebesar USD 78,71 juta sementara impornya senilai USD 8,18 juta. Komoditas ekspor nonmigas terbesar diduduki oleh lemak dan minyak hewan/nabati (HS15). Sedangkan impor terbesar adalah bahan bakar mineral (HS 27). Tujuan ekspor nonmigas terbesar adalah amerika serikat (19,16% dari total impor) sedangkan impor terbesar berasal dari negara singapura (62,65% dari total impor). Dengan perbandingan data ekspor yang melebihi impor menunjukkan Sulawesi utara merupakan daerah pengekspor andalan dan penghasil devisa yang tinggi.

 

Bea cukai mempunyai andil dalam memperlancar arus barang ekspor dan impor. Sesuai dengan perannya sebagai industrial assistance, bea cukai berupaya mempermudah pelayanan baik dokumen maupun barang. Salah satunya adalah tata cara penyerahan SKA selama pandemi Covid-19. SKA ini dibutuhkan bagi importir yang ingin mendapatkan fasilitas tarif preferensi bea masuk atas barang impor berdasarkan asas resiprokal. Kedua belah pihak sama-sama menerima perlakuan tarif bea masuk yang sama. Selama pandemi covid-19 bea cukai tanggap terhadap situasi dan kondisi dalam perdagangan internasional, agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dengan SKA ini importir mendapatkan fasilitas tarif bea masuk yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif normal yang berlaku.

 

Tarif preferensi bea masuk atas barang impor negara mitra terdiri dari beberapa skema diantaranya adalah ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), Indonesia-Japan Economic PartnershipAgreement (IJEPA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Govemment of The State of Palestine on Trade Facilitation forCertain Products Originating from Palestinian Ten-itories, dan Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA).

 

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada proses penerbitan dan pengiriman Surat Keterangan Asal (SKA) oleh negara mitra dagang Indonesia dalam kegiatan impor, sehingga menyebabkan adanya perubahan pada pola kerja dalam proses pengadministrasian dan pemanfaatan fasillitas impor menggunakan tarif preferensi bea masuk.Kini penerbitan dan/atau penyerahan SKA sering kali terkendala dengan kebijakan negara mitra yang menerapkan lockdown, sehingga Bea Cukai berupaya mengambil langkah taktis untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut dengan menerbitkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 45/PMK.04/2020 tanggal 30 April 2020 mengenai tata cara penyerahan SKA dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi Covid-19.

 

Pihak-pihak yang mendapatkan kemudahan penyampaian SKA adalah pihak yang terdampak langsung dengan adanya PMK baru ini yaitu importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pusat logistik berikat, dan pengusaha di kawasan bebas.

 

Sebelum PMK nomor 45/PMK.04/2020.

Sebelumnya, pengaturan mengenai SKA ini diatur dalam PMK 229 tahun 2017 dengan ketentuan importir wajib menyerahkan lembar asli SKA, Invoice Declaration, beserta Dokumen pelengkap (Dokap) Penelitian SKA dengan dibubuhi tanda tangan manual oleh pejabat dan stempel Instansi Penerbit SKA (IPSKA), wajib ditandatangani oleh eksportir dan adanyaOverleaf Notes.

 

Setelah PMK nomor 45/PMK.04/2020.

Kini sesuai dengan PMK nomor 45/PMK.04/2020 yang baru penyampaian SKA harus dilakukan dengan pengiriman melalui surat elektronik (e-mail) atau media elektronik lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ-01 pemasukan. SKA dapat disampaikan dalam bentuk hasil pindaian berwarna jika diterbitkan dalam bentuk hardcopy, dalam bentuk hasil unduhan jika berasal dari website IPSKA, atau dalam bentuk hasil pindaian berwarna Invoice Declaration jika menggunakan Invoice Declaration, beserta hasil pindaian berwarna Dokap Penelitian SKA. Ketentuan ini berlaku terhadap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterbitkan sejak penetapan pandemi Covid-19 oleh WHO.

 

SKA yang diserahkanharus memuat tanda tangan pejabat dan/atau stempel resmi dari IPSKA yang dibubuhkan secara manual atau elektronik, dan dapat tidak mencantumkan tanda tangan eksportir dan/atau Overleaf Notes apabila telah diatur pada Agreement dan/atau ada website untuk pengecekan. Penggunaan tanda tangan elektronik dapat dilakukan apabila sebelumnya telah diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional dan/atau negara anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan website untuk melakukan pengecekan terhadap validitas SKA. Adapun untuk lembar asli SKA atau Invoice Declaration beserta Dokap Penelitian SKAyang dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail) atau media elektronik lainnya wajib diserahkan dalam bentuk hardcopyke Kantor Bea Cukai paling cepat 90 hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor pendaftaran dan paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration.

 

Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan relaksasi ini, perdagangan internasional tetap dapat terjaga sehingga dapat menopang sendi perekonomian negara. Selain itu, melalui kebijakan ini, pemerintah mendapatkan perlakuan yang sama atas komoditi ekspor dari Indonesia berdasarkan asas resiprokal yang menguntungkan kedua belah pihak.

 

Bagi pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center Bea Cukai 1500225 atau melalui live web chat di bit.ly/bravobc.

BAGIKAN