TATANAN NORMAL BARU (NEW NORMAL)

0
311

Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) yang melanda negara kita perlu ditanggulangi bersama dengan berbagai kebijakan seperti social distancing, physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat dihimbau untuk tidak berkumpul dalam kelompok atau menghindari tempat-tempat keramaian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rantai penyebaran virus. Setelah kebijakan itu diterapkan kemudian masyarakat dihadapkan pada tatanan normal baru (new normal) agar roda ekonomi berputar kembali sehingga tidak semakin memburuk.

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang signifikan bagi segi aspek kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, pemerintah memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 mencapai negatif 3,8% atau lebih buruk dari perkiraan semula minus 3,1%. Untuk menahan kejatuhan ekonomi yang semakin dalam dan terhindar dari depresi, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi.

          Dalam pemulihan ekonomi diperlukan tatanan baru (new normal). New normal adalah tatanan baru dalam beraktifitas kehidupan sosial sebagai dampak pandemi Covid-19. New normal  akan membentuk budaya baru bagi masyarakat karena terjadi perubahan pola interaksi dan kebiasaan dalam tatanan sosial masyarakat. Selain itu sosialisasi protokol kesehatan secara masif harus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus saat dibukanya kembali aktifitas. Kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan sangat penting dalam mencegah penularan wabah Covid-19.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk beradaptasi pada situasi pandemi Covid-19 dengan tatanan kenormalan baru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru tersebut. Dalam SE tersebut memuat penyesuaian sistem kerja bagi ASN untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penyesuaian terhadap tatanan normal baru di kementerian/lembaga/daerah meliputi penyesuaian sistem kerja, dukungan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.Penyesuaian sistem kerja dapat dilaksanakan dengan melalui fleksibilitas dalam lokasi bekerja, yakni pelaksanaan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH). Dukungan infrastruktur yaitu dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

          Kementerian Keuangan menerbitkan SE No. 22/MK.1/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Kementerian Keuangan Pada Masa Transisi Dalam Tatanan Normal Baru.  Dalam SE tersebut memuat pengaturan sistem kerja pada masa transisi tatanan normal baru yang meliputi panduan umum, panduan pelaksanaan Work From Office (WFO), panduan pelaksanaan Flexible Working Space (FWS) melalui mekanisme Work From Home (WFH), panduan presensi dan pelaporan tugas, panduan peningkatan keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), panduan beribadah di tempat umum/kantor, dan panduan lainnya.

Direktur Jenderal Bea Cukai menerbitkan Nota Dinas No. 444 /BC/2020 tentang Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Tugas DJBC Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Menuju Masa New Normal. Nota Dinas tersebut berisi panduan khususnya bagi pegawai yang bertugas di frontdesk, pegawai yang bertugas di backoffice, pegawai yang bertugas sebagai penerima surat dan/atau paket, pegawai yang bertugas sebagai pemeriksa fisik, pegawai yang  bertugas sebagai penyidik dan pegawai yang ditugaskan pada unit patroli laut.

Dari ketiga peraturan diatas menunjukkan bahwa bagi seluruh instansi pemerintah baik itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pembina kepegawaian pada kementerian/lembaga/daerah , Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Bea Cukai  memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan kendati dalam pandemi covid-19. Hanya saja mengalami penyesuaian sistem kerja pegawai.

Sebagai contoh, kegiatan rapat/meeting yang pada mulanya dilakukan dengan cara pertemuan banyak orang namun kini dilakukan dengan media daring melalui aplikasi zoom. Selain itu dalam pelayanan dengan stakeholder senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak, sering cuci tangan dan menghindari berkumpul dalam kelompok.

Perubahan sistem kerja pegawai ASN dalam tata kenormalan baru untuk mendukung produktivitas kerja dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan serta tetap menjalankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.*****

BAGIKAN