Tarif Cukai Hasil Tembakau Naik Rata Rata 12,5 % Mulai Februari 2021

0
130

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis siaran pers yang menyebutkan penetapan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar rata-rata 12,5%. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain
a. Komitmen pengendalian konsumsi demi kepentingan kesehatan;
b. Perlindungan terhadap buruh, petani, dan industri; dan
c. Mendorong ekspor hasil tembakau Indonesia.

Pemerintah menetapkan rata-rata tertimbang dari kenaikan tarif cukai perjenis rokok adalah sebesar 12,5%. Pemerintah juga telah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT), berdasarkan pertimbangan situasi pandemi dan serapan tenaga kerja oleh Industri Hasil Tembakau (IHT). Pemerintah menaikkan tarif cukai untuk golongan Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKM) karena kedua jenis rokok ini masih menggunakan tembakau impor. Sigaret Putih Mesin merupakan jenis rokok yang tidak diberi campuran cengkih sehingga rasanya hambar, dari warnanya serba putih, sehingga banyak kalangan menyebut sebagai rokok putih. Contohnya: Marlboro, Dunhill, Forte, dll. Sigaret Kretek Tangan (SKM) memiliki cita rasa yang tinggi dibanding SPM contohnya Djarum Super, LA, Gudang Garam Filter, Class Mild. Rokok jenis ini adalah jenis yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat.

Secara rinci, kenaikan tarif cukai adalah sebagai berikut:
Kenaikan tarif cukai SKM (Sigaret Kretek Mesin)
1) 16,9% untuk golongan I,
2) 13,8% untuk golongan IIA,
3) 15,4% untuk golongan IIB.
Contohnya Gudang Garam Filter dari 19.000 naik 20.000, jarum super dari 19.000 naik 20.000.
Sementara jenis SPM adalah
1).18,4% untuk golongan I,
2).16,5% untuk golongan IIA,
3)18,1% untuk golongan IIB.
Contohnya Marlboro dari harga Rp 27.000/bungkus menjadi Rp 31.000.
Baik SPM maupun SKT kenaikan berkisar antara Rp1.000- Rp 3.000

Didasari oleh lima aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan, maka pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau dengan bijak. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan.

Melalui aspek kesehatan, kenaikan tarif akan meningkatkan harga jual yang akan berdampak pada pengendalian konsumsi rokok, penurunan prevalensi merokok yang secara umum diharapkan menurun dari 33,8% menjadi 33,2% pada tahun 2021. Selain itu, diharapkan pula penurunan prevalensi merokok anak golongan usia 10 hingga 18 tahun yang ditargetkan turun menjadi 8,7% pada tahun 2024 dari sebelumnya 9,1% pada tahun 2020.

Dari aspek ketenagakerjaan, Pemerintah berupaya melindungi keberadaan industri padat karya dalam penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau 2021. Format kebijakan diatas tetap mempertimbangkan jenis sigaret (terutama SKT) yang sangat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 158.552 orang.

Dari aspek pertanian, besaran kenaikan tarif cukai memperhatikan tingkat serapan tembakau lokal. Oleh sebab itu, kenaikan tarif cukai sigaret kretek lebih rendah dari kenaikan tarif cukai sigaret putih, bahkan SKT tahun ini tidak mengalami kenaikan. Sehingga diharapkan, tingkat penyerapan tembakau lokal dapat terjaga mengingat terdapat lebih dari 526 ribu kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari pertanian tembakau.

Dari aspek Industri, terdapat bantalan kebijakan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk membentuk Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai langkah preventif terhadap peredaran rokok ilegal.

Dari aspek peredaran rokok ilegal, agar kebijakan tidak menjadi insentif bagi peredaran rokok ilegal, upaya pengawasan dan penindakan akan terus ditingkatkan baik yang bersifat preventif melalui sosialisasi dan pendirian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), dan represif melalui kegiatan Operasi Gempur Rokok Ilegal, Operasi Jaring, Patroli Laut, dan berbagai kegiatan penindakan yang sinergis dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya.

Dari aspek penerimaan, meskipun kebijakan tarif cukai hasil tembakau dititikberatkan pada pengendalian konsumsi, namun demikian kebijakan cukai yang diambil mampu mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Target penerimaan cukai dalam APBN tahun 2021 adalah sebesar Rp173,78 triliun.

Untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan cukai hasil tembakau diatas dan meredam dampak kebijakan yang tidak diinginkan, maka pemerintah membuat bantalan kebijakan dalam bentuk pengaturan ulang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Sebesar 50% akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani/buruh tani tembakau dan buruh rokok. Dari alokasi ini, sebesar 35% akan diberikan melalui dukungan program pembinaan lingkungan sosial yang terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan buruh rokok, sebesar 5% untuk pelatihan profesi kepada buruh tani/buruh pabrik rokok termasuk bantuan modal usaha kepada buruh tani/buruh pabrik rokok yang akan beralih menjadi pengusaha UMKM, serta 10% untuk dukungan melalui program peningkatan kualitas bahan baku. Sedangkan alokasi lainnya yaitu sebesar 25% adalah untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional,dan 25% untuk mendukung penegakan hukum dalam bentuk program pembinaan industri, program sosialisasi ketentuan dibidang cukai,serta program pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal.

Untuk mencegah kebijakan menjadi insentif bagi peredaran rokok ilegal,upaya pengawasan dan penindakan akan terus ditingkatkan, baik yang bersifatp reventif maupun represif. Hingga 30 November 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai unit dibawah Kemenkeu, telah melakukan penindakan sebanyak 8.155 kali dengan rata-rata 25 tangkapan perhari. Penindakan tersebut berhasil mengamankan 384,51 juta batang rokok ilegal atau senilai dengan Rp339,18 miliar. Meskipun dalam situasi pandemi, kegiatan pengawasan dan penindakan dibandingkan tahun sebelumnya meningkat 41,23% secara year on year (yoy). Berdasarkan hasil survei rokok ilegal oleh Unit Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (P2EBUGM), tingkat peredaran rokok ilegal di tahun 2020 sebesar 4,86%. Dengan pertimbangan kompleksitas, struktur industri, cakupan luasan pengawasan, dan keterbatasan pergerakan karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka hasil tersebut merupakan hasil yang sangat baik, terutama jika dibandingkan dengan tingkat peredaran rokok ilegal dinegara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN.

Selanjutnya, Pemerintah akan terus mendorong ekspor hasil tembakau Indonesia karena memiliki daya saing tinggi. Data empat tahun terakhir menunjukan bahwa ekspor SPM trennya meningkat. Ekspor SPM ditahun 2019 mencapai 81,4 miliar batang, yang melonjak dari 70,9 miliar batang di tahun 2016. Untuk mendukung ekspor hasil tembakau, Pemerintah telah memberikan fasilitas berupa penundaan pembayaran pita cukai untuk penjualan lokal bagi perusahaan yang dominan melakukan ekspor dari normalnya 60 hari menjadi 90 hari, fasilitas KawasanBerikat (KB),dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Pemerintah berkomitmen untuk tetap mengedepankan industri padat karya dan menggunakan konten lokal yang tinggi, antara lain tembakau lokal dan cengkeh. Pemerintah juga siap mendorong dan memfasilitasi industri hasil tembakau yang memiliki potensi untuk mendorong kegiatan ekspor, sesuai dengan agenda program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui bauran kebijakan yang dikeluarkan bersamaan dengan kebijakan tarif cukai hasil tembakau, Pemerintah berharap industri hasil tembakau akan pulih ditahun 2021.

BAGIKAN