Cukai | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara

SANKSI PIDANA

Pasal 50 (tanpa izin melakukan usaha)
Setiap orang yang tanpa izin memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor BKC dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 52 (pengeluaran BKC dari TP/TBK mengakibatkan kerugian negara)
Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 53 (memalsukan dokumen/dipalsukan)
Setiap orang yang sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) atau laporan Keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00

Pasal 54 (menjual BKC yang tidak dikemas/dilunasi cukainya)
Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 55 (memalsukan pita cukai, membeli pita cukai palsu, mempergunakan pita cukai bekas)
Setiap orang yang :
• Membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya,
• Membeli , menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dipalsukan,
• Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan dipidana denda paling sedikit 8 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 56 (memiliki BKC hasil pidana)
Setiap orang yang menimbun, menyiapkan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan BKC yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 57 (merusak segel/tanda pengaman)
Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00

Pasal 58 (membeli/menggunakan pita cukai bukan haknya)
Setiap orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 58A
(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses system elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan pengawasan dibidang cukai dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 63 (rampasan BKC dan barang lain yang tersangkut)
(1) BKC yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas Negara
(2) Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk Negara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang dirampas untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 65 (tanggung jawab fasilitas pembebasan)
Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur, pengusaha TPE, atau pengguna BKC yang mendapat fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, bertanggung jawab atas perbuatan orang yang dipekerjakan atau yang ditunjuk sebagai wakil atau sebagai kuasa yang berhubungan dengan pekerjaan mereka dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini.

Pasal 66
(1) BKC dan barang lain yang berasal dari pelanggaran tidak dikenal dikuasai negara dan berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, BKC dan barang lain tersebut menjadi milik negara.
(2) BKC yang pemiliknya tidak diketahui, dikuasai negara dan berada dibawah pengawasan serta wajib diumumkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam waktu 30 hari terhitung sejak dikuasai negara, dan apabila dalam jangka waktu yang dimaksud yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya, BKC tersebut menjadi milik negara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian BKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Peraturan Terkait : KLIK disini

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7 (pelekatan pita cukai tida sesuai dengan UU)
(5) dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi.

Pasal 2A (pembayaran denda)
(7) pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari nilai cukai yang terutang.
(8) pengusaha pabrik atau importir BKC yang mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari nilai cukai yang terutang.

Pasal 8 (tidak dipungut biaya)
(3) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 9 (pembebasan cukai)
(3) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Pasal 14
(4) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapt dicabut dalam hal:
• Atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan.
• Tidak dilakukan kegiatan selama 1 tahun
• Persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi
• Pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia
• Pemegang izin dinyatakan pailit
• Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) / meninggal dunia
• Pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pelanggaran ketentuan UU ini.
• Pemegang izin melanggar ketentuan pasal 30, atau
• Izin berupa NPPBKC dipindahtangankan dikuasakan, dan/atau dikerjakan dengan orang/pihak lain tanpa persetujuan menteri.
(7) setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000.00 dan paling banyak Rp. 200.000.000.00 (menjalankan kegiatan terkait BKC tidak mengakibatkan kerugian Negara)

Pasal 16
(4) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, dan penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 50.000.000.00 (tidak menyelenggarakan pembukuan)
(5) pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha TPE yang wajib memiliki izin yang tidak melakukan pencatatan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 10.000.000.00 (tidak menyelenggarakan pencatatan)
(6) pengusaha pabrik tidak memberitahukan BKC yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali nilai cukai BKC yang tidak diberitahukan (tidak membuat laporan)
(7) ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan mengenai BKC yang selesai dibuat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 16B (kewajiban menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan)
Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, dan penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 25.000.000,00.

Pasal 19 (mengeluarkan BKC tidak sesuai ketentuan)
(4) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali nilai cukai dari BKC yang dikeluarkan. (memasukan BKC tanpa mengindahkan ketentuan)
(4a) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, yang memasukan BKC ke pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00.

Pasal 27 (pengangkutan BKC belum lunas)
(3) setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan BKC yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
(4) setiap orang yang tidak memenuhi tentang pengangkutan BKC yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 dan paling banyak Rp. 50.000.000.00 (pengangkutan barang kena cukai sudah lunas harus dengan dokumen cukai)

Pasal 29 (melekatkan pita cukai pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan yang diwajibkan, yang mengakibatkan kerugian negara)
(2a) pengusaha pabrik atau importir BKC yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada BKC yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai , wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai dari yang seharusnya dilunasi.

Pasal 31 (larangan penyimpanan BKC atau barang lain yang tidak ditetapkan)
(1) Pengusaha tempat penyimpanan yang melanggar ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000.00 dan paling banyak Rp. 50.000.000.00

Pasal 32 (menyimpan pita cukai bekas/kemasan pitra cukai yang utuh)
(2) Pengusaha pabrik, importir BKC, penyaluratau pengusaha TPE, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukainya , yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai tanda pelunasan cukai lainnya yang didapati telah dipakai.

Pasal 35 (pejabat bea cukai tidak dapat melaksanakan tugas, memeriksa, mengambil contoh, meminta dokumen cukai)
(3) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 dan paling banyak Rp. 100.000.000,00

Pasal 36 (tidak membantu menyediakan alat/tenaga/menyediakan buku pada saat pemeriksaan)
(2) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur, pengusaha TPE, pengguna BKC yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, yang tidak menyediakan tenaga atau peralatan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 pasal 37 (menghentikan sarana pengangkut) untuk setiap orang yang menyebabkan pejabat bea cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkutan yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 2.500.000,00 dan paling banyak Rp. 25.000.000,00

Pasal 39
(3) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 75.000.000,00

Peraturan Terkait: KLIK disini

PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI

1. Apa itu penundaan?
Kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.

2. Siapa saja yang dapat diberikan penundaan tersebut?
Pengusaha pabrik atau importir atas pemesanan pita cukai yang melaksanakan pelunasan dengan pita cukai.

3. Berapa lama jangka waktu penundaan tersebut?
• 2 bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) untuk pengusaha pabrik, atau
• 1 bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) untuk importir.

4. Khusus pengusaha pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau melebihi yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan yang dihitung dokumen pemesanan pita cukai, berapa lama jangka waktu yang diberikan terkait penundaan?
90 hari terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai CK-1 untuk importir.

5. Berapa besar nilai cukai yang dapat diberikan penundaan?
• Untuk pengusaha pabrik, sebanyak 2 kali nilai cukai rata-rata perbulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 bulan terakhir
• Untuk importir sebanyak 1 kali dari nilai cukai rata-rata perbulan yang paling tinggi yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 bulan terakhir.

6. Apakah ada penambahan besaran nilai cukai yang dapat diberikan penundaan, bagaimana?
Ya, dapat ditambah paling banyak 50% dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan.

7. Untuk pemesanan pita cukai yang mendapat penundaan, persyaratan apa yang wajib dipenuhi oleh pengusaha pabrik dan importir?
• Untuk pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan perusahaan.
• Untuk importir wajib menyerahkan jaminan bank.

8. Kapan penyerahan jaminan tersebut?
Saat pengajuan dokumen pemesanan pita cukai dan diserahkan kepada kepala kantor.

9. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengusaha pabrik untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan?
• Merupakan pengusaha beresiko rendah berdasarkan profil pengusaha pabrik.
• Merupakan perusahaan kena pajak.
• Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu terakhir.
• Tidak mempunyai tunggakan hutang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda dan/atau di bidang cukai kecuali sedang diajukan keberatan.
• Tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atau surat tagihan
• Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah di audit oleh akuntan public dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 tahun terakhir, dan
• Memiliki kinerja keuangan yang baik

10. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi pengusaha pabrik untuk mendapatkan penundaan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi?
• Merupakan perusahaan kena pajak.
• Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu terakhir.
• Tidak mempunyai tunggakan hutang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda dan/atau di bidang cukai kecuali sedang diajukan keberatan.
• Dalam hal pengusaha pabrik mendapatkan 75% atau lebih dari total tagihan.
• Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah di audit oleh akuntan public dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 tahun terakhir, dan
• Memiliki kinerja keuangan yang baik

11. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh importir untuk mendapatkan penundaan penundaan dengan jaminan bank?
• Merupakan perusahaan kena pajak.
• Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu terakhir.
• Tidak mempunyai tunggakan hutang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda dan/atau di bidang cukai kecuali sedang diajukan keberatan.
• Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah di audit oleh akuntan public dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 tahun terakhir, dan
• Memiliki kinerja keuangan yang baik

12. Diajukan kepada siapa permohonan penundaan bagi pengusaha pabrik atau importir yang berada di bawah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai?
• Dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya sampai dengan (tidak melebihi) Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah) diajukan kepada Kepala Kantor KPPBC atas nama Menteri Keuangan.
• Dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya melebihi Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar) diajukan kepada Kepala Kantor KPPBC atas nama Menteri Keuangan.

13. Diajukan kepada siapa permohonan penundaan bagi pengusaha pabrik atau importir yang berada di bawah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai madya?
• Dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya sampai dengan (tidak melebihi) Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah) diajukan kepada Kepala Kantor KPPBC madya atas nama Menteri Keuangan.
• Dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya melebihi Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

14. Untuk pengajuan permohonan penundaan bagi pengusaha pabrik yang menggunakan jaminan perusahaan, lampiran pa saja yang harus disertakan?
• Surat pengukuhan perusahaan kena pajak.
• Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah di audit oleh akuntan public dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 tahun berturut-turut sebelum pengajuan permohonan.
• Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
• Perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan penundaan yang menggunakan contoh format sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait.
Dalam hal laporan keuangan perusahaan tahun terakhir sedang di audit oleh akuntan public, selain laporan laporan keuangan perusahaan 2 tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan public, harus dilampirkan juga laporan keuangan tahun terakhir disertai surat keterangan dari akuntan public bahwa perusahaan sedang proses audit.
15. Untuk pengajuan permohonan penundaan bagi pengusaha pabrik yang menggunakan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, lampiran apa saja yang harus disertakan?
• Surat pengukuhan perusahaan kena pajak
• Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah di audit oleh akuntan public dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 1 tahun berturut-turut sebelum pengajuan permohonan
• Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
• Perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan penundaan yang menggunakan contoh format sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait.

16. Untuk pengajuan permohonan penundaan bagi importir yang menggunakan jaminan bank, lampiran apa saja yang harus disertakan?
• Surat pengukuhan perusahaan kena pajak.
• Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah di audit oleh akuntan public dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 tahun berturut-turut sebelum pengajuan permohonan.
• Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
Perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan penundaan yang menggunakan contoh format sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait.
17. Pertimbangan apa dalam penelitian persyaratan jaminan?
• Likuiditas perusahaan yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya.
• Solvabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara total aktiva dengan total hutang.
• Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total modal.

18. Bilamana jaminan perusahaan yang digunakan oleh pengusaha pabrik dapat disetujui?
Kepala kantor dapat menyetujui jaminan perusahaan yang akan dipergunakan oleh pengusaha pabrik apabila dalam 2 tahun terakhir dalam hal:
• Likuiditas sebagaimana dimaksud diatas lebih besar dari 1,
• Solvabilitas sebagaimana disebut diatas lebih besar dari 1, dan
• Rentabilitas sebagaimana disebut diatas bernilai positif.

19. Bilamana jaminan dari perusahaan asuransi yang digunakan oleh pengusaha pabrik dapat disetujui?
Kepala kantor dapat menyetujui jaminan perusahaan yang akan dipergunakan oleh pengusaha pabrik apabila dalam 1 tahun terakhir dalam hal:
• Likuiditas sebagaimana dimaksud diatas lebih besar dari 1,
• Solvabilitas sebagaimana disebut diatas lebih besar dari 1, dan
• Rentabilitas sebagaimana disebut diatas bernilai positif.

20. Bilamana jaminan bank yang digunakan oleh pengusaha pabrik dapat disetujui?
Kepala kantor dapat menyetujui jaminan perusahaan yang akan dipergunakan oleh pengusaha pabrik apabila dalam 1 tahun terakhir dalam hal:
• Likuiditas sebagaimana dimaksud diatas lebih besar dari 1,
• Solvabilitas sebagaimana disebut diatas dapat lebih kecil atau sama dengan 1, dan
• Rentabilitas sebagaimana disebut diatas bernilai negatif.

21. Bilamana jaminan bank yang digunakan oleh pengusaha pabrik dapat disetujui?
Kepala kantor dapat menyetujui jaminan perusahaan yang akan dipergunakan oleh pengusaha pabrik apabila dalam 2 tahun terakhir dalam hal:
• Likuiditas sebagaimana dimaksud diatas lebih besar dari 1,
• Solvabilitas sebagaimana disebut diatas dapat lebih kecil atau sama dengan 1, dan
• Rentabilitas sebagaimana disebut diatas bernilai negatif.

22. Terhadap penambahan nilai cukai yang dapat diberikan penundaan sebagaimana dimaksud pada nomor 6, kepala kantor dapat menyetujui dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah di audit oleh akuntan public sebagaimana dimaksud pada nomor 14 dan 16 berupa:
• Likuiditas perusahaan yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar.
• Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara laba dengan modal yang menghasilkan laba tersebut.

23. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dapat diberikan 10% apabila memenuhi syarat?
• Likuiditas sebagaimana dimaksud diatas lebih besar dari 1 sampai dengan 1,2 dan
• Rentabilitas sebagaimana disebut diatas bernilai positif.

24. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dapat diberikan sebesar 20% apabila memenuhi syarat?
• Likuiditas sebagaimana dimaksud diatas lebih besar dari 1,2 sampai dengan 1,3 dan
• Rentabilitas sebagaimana disebut diatas bernilai positif.

25. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dapat diberikan sebesar 30% apabila memenuhi syarat?
• Likuiditas sebagaimana dimaksud diatas lebih besar dari 1,3 sampai dengan 1,4 dan
• Rentabilitas sebagaimana disebut diatas bernilai positif.

26. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dapat diberikan sebesar 40% apabila memenuhi syarat?
• Likuiditas sebagaimana dimaksud diatas lebih besar dari 1,4 sampai dengan 1,5 dan
• Rentabilitas sebagaimana disebut diatas bernilai positif.

27. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dapat diberikan sebesar 40% apabila memenuhi syarat?
• Likuiditas sebagaimana dimaksud diatas lebih besar dari 1,5 dan
• Rentabilitas sebagaimana disebut diatas bernilai positif.

28. Kapan pembayaran cukai atas pemberian penundaan jatuh temponya berakhir?
• Paling lambat 2 bulan sejak tanggal jatuh tempo untuk pengusaha pabrik
• Paling lambat 2 bulan sejak tanggal jatuh tempo untuk importir dalam hal jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud pada hari libur, hari diliburkan, atau bukan hari kerja dari bank persepsi, bank devisa persepsi, atau pos persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan, pembayaran cukai yang terutang wajib dilakukan pada hari kerja sebelum jatuh tempo.

29. Apa kewajiban pengusaha pabrik yang menyerahkan jaminan perusahaan tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, serta sanksi apa yang diberikan kepadanya?
Wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi 10% dari nilai cukai yang terutang.
30. Apa konsekuensinya jika pengusaha pabrik yang menyerahkan jaminan perusahaan tidak dapat membayar cukai yang terutang dan sanksi administrasi?
Kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk tidak melayani pemesanan pita cukai yang diajukan pengusaha pabrik yang dimulai pada hari kerja berikutnya setelah jatuh tempo penundaan.

31. Bagaimana caranya supaya pemesanan pita cukai dapat dilayani kembali?
• Telah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya dan sanksi administrasi berupa denda.
• Mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan administrasi denda.
• Mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan mengajukan keberatan atas sanksi administrasi berupa denda.
• Telah membayar utang cukai dan mengajukan keberatan atas sanksi administrasi berupa denda, atau
• Telah membayar utang cukai dan mendapatkan persetujuan pengangsuran sanksi administrasi berupa denda.

32. Ketentuan apa yang diperlakukan jika pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan bank atau jaminan dari asuransi tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan?
• Jaminan bank/asuransi dicairkan
• Pengusaha pabrik atau importir tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari utang cukai, dan
• Pemesanan pita cukai oleh pengusaha pabrik atau importir tersebut tidak dilayani sampai dengan dilunasinya sanksi admisitrasi berupa denda kecuali sanksi admisitrasinya tersebut mendapatkan persetujuan pengangsuran atau sedang diajukan keberatan.

33. Dalam jangka waktu berapa lama, bank penjamin atau surety harus melakukan pencairan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi?
Paling lama 30 hari sejak jatuh tempo penundaan.
34. Apa konsekuensinya jika bank penjamin atau surety tidak melakukan pencairan sebagaimana disebutkan diatas?
• Jaminan baru yang diterbitkan oleh pihak penjamin atau surety yang bersangkutan tidak dilayani sampai dengan kewajiban pencairan jaminan dipenuhi, dan
• Terhadap cukai yang terutang dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Dalam hal apa keputusan pemberian penundaan dibekukan selama 6 bulan sejak ditemukan pelanggaran?
• Pengusaha pabrik atau importir melakukan pelanggaran di bidang cukai, atau
• Hasil pemeriksaan sediaan pita cukai atau hasil audit yang dilakukan pejabat bea cukai, kedapatan selisih kurang atau lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari jumlah pita cukai yang seharusnya ada sesuai buku atau catatan sediaan pita cukai.

36. Selain diatas keputusan pemberian penundaan juga dibekukan kepada pengusaha pabrik mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi atau importir yang mendapatkan penundaan dengan jaminan bank dalam hal?
Sedang melakukan pengangsuran pembayaran kurang dari 75% dari jumlah tagihan selain utang cukai yang diselesaikan pembayaran cukainya pada saat jatuh tempo penundaan.

37. Apa dampaknya jika pengusaha pabrik atau importir mendapatkan pembekuan keputusan pemberian penundaan?
Tidak dapat mengajukan permohonan penundaan baru selama masa pembekuan .

38. Bagaimana keputusan pemberian penundaan yang telah dibekukan diberlakukan kembali?
• Jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud telah dilewati, atau
• Pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud telah melakukan pengangsuran pembayaran atas surat tagihan sebesar 75% atau lebih dari jumlah tagihan

39. Selain diatas pada no. 38, dalam hal apa keputusan pemberian penundaan dicabut?
• Atas permohonan pengusaha pabrik atau importir
• NPPBKC pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan dicabut
• Persyaratan sebagaimana dimaksud tidak lagi dipenuhi
• Pengusaha pabrik atau importir tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran cukai sampai jatuh tempo, dan/atau
• Pengusaha pabrik atau importir dijatuhi sanksi pidana di bidang cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

40. Bagaimana pengusaha pabrik atau importir yang dicabut keputusan pemberian penundaannya?
Dapat mengajukan kembali permohonan penundaan setelah 1 tahun sejak tanggal pencabutan.

41. Apa kewajiban pengusaha pabrik atau importir yang keputusan pemberian penundaannya telah dibekukan atau dicabut?
Wajib menyelesaikan pembayaran cukai paling lama saat jatuh tempo pembayaran.

PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN BKC

1. Bagaimana penanganan penimbunan BKC yang belum dilunasi cukainya?
• BKC yang belum dilunasi cukainya dapat ditimbun dalam tempat penimbunan sementara (TPS) atau tempat penimbunan pabean (TPB) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diukur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Dalam hal BKC sebagaimana disebut diatas berasal dari dalam daerah pabean, penimbunannya wajib dilindungi dengan dokumen cukai.
• BKC yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau penolong dapat ditimbun didalam pabrik.

2. Apa kewajiban pengusaha pabrik yang menimbun BKC dipabrik?
• Menyelenggarakan pencatatan atas pemasukan, penimbunan dan pemakaian BKC pada catatan sediaan,
• Menempatkan sedemikian rupa BKC dan hasil produksinya di dalam tempat atau ruangan sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah BKC yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong.
• Membuat laporan penggunaan/persediaan BKC setiap bulan dengan menggunakan formulir laporan penggunaan/persediaan BKC,
• Menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud poin diatas kepada Direktur Jenderal melalui kepala kantor yang mengawasi pabrik dalam jangka waktu paling lama pada hari kesepuluh bulan berikutnya.

3. Apa setiap pemasukan atau pengeluaran BKC harus dilaporkan kepada petugas BC?
Pemasukan dan/atau pengeluaran BKC ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan dan dilindungi dengan dokumen pemberitahuan mutasi BKC.

4. Dokumen pemberitahuan mutasi BKC (CK-5) digunakan untuk melindungi kegiatan apa saja?
• Pengeluaran BKC yang belum dilunasi cukainya dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan tujuan untuk dimasukan ke pabrik atau tempat penyimpanan lainnya dengan fasilitas tidak diungut cukai.
• Pemasukan BKC yang belum dilunasi cukainya ke pabrik atau tempat penyimpanan yang berasal dari kawasan pabean, TPS/TPB dengan fasilitas tidak dipungut cukai.
• Pemasukan dan pengeluaran BKC berupa HT yang belum dilunasi cukainya dari tempat pembuatan diluar pabrik ke dalam pabrik dan sebaliknya.
• Pengeluaran BKC yang belum dilunasi cukainya dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan tujuan untuk diekspor dengan fasilitas tidak dipungut cukai.
• Pengeluaran BKC yang belum dilunasi cukainya dari pabrik atau tempat penyimpanan ke TPS atau TPB dengan fasilitas pembebasan cukai.
• Pengeluaran EA yang belum dilunasi cukainya dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan BKC.
• Pengeluaran EA yang belum dilunasi cukainya dari TPS atau TPB dengan fasilitas pembebasan cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BKC akhir yang bukan merupakan BKC.
• Pengeluaran EA yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari pabrik atau tempat penyimpanan.
• Pemasukan BKC yang sudah dilunasi cukainya ke pabrik dengan tujuan untuk dimusnahkan atau diolah kembali.
• Pemasukan BKC yang sudah dilunasi cukainya ke tempat lain diluar pabrik dengan tujuan untuk dimusnahkan untuk mendapatkan pengembalian cukai.
• Pengeluaran BKC berupa EA atau MMEA yang sudah dilunasi cukainya baik dengan cara pembayaran maupun pelekatan pita cukai, dari pabrik atau tempat penyimpanan.
• Pengeluaran BKC berupa EA atau MMEA yang sudah dilunasi cukainya baik dengan cara pembayaran maupun pelekatan pita cukai, dari TPS atau TPB.
• Pengeluaran BKC yang belum dilunasi cukainya dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
o Keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
o Keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
o Tujuan sosial
o Dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar daerah pabean
• Pengeluaran BKC yang belum dilunasi cukainya dari kawasan pabean, tempat penimbunan berikat dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
o Keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
o Dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar daerah pabean

5. Apa ada pengecualian dari dokumen CK-5 atas pengeluaran BKC tersebut?
• Terhadap pengeluaran BKC berupa HT, yang sudah dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai dari pabrik atau kawasan pabean/TPS
• Dalam keadaan darurat karena adanya kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya, BKC pabrik atau tempat penyimpanan dapat dikeluarkan atau dipindahkan ke pabrik, tempat penyimpanan atau tempat lainnya.

6. Apakah kewajiban lapor apabila pengeluaran atau pemindahan dalam keadaan darurat?
Pengeluaran atau pemindahan BKC wajib diberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan dalam jangka waktu paling lama pada hari kerja ke 6 setelah hari dimulainya pengeluaran atau pemindahan BKC tersebut.

7. Apakah bea cukai melakukan pengawasan khusus terhadap pengeluaran pemasukan BKC ini?
Pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan langsung pemasukan dan pengeluaran BKC, dalam hal:
• Pemasukan dan pengeluaran BKC berupa EA ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan.
• Pemasukan dan pengeluaran BKC berupa MMEA dengan kadar berapapun ke atau dari pabrik yang memproduksi MMEA dalam satu tahun melebihi 50.000 liter dan/atau
• Terdapat dugaan bahwa pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan akan atau telah melakukan penyimpanan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang cukai.

8. Apa setiap pengangkutan BKC wajib dilindungi dokumen?
Pengangkutan BKC yang belum dilunasi cukainya, baik dalam keadaan setelah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran maupun dalam keadaan curah atau dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran wajib dilindungi oleh dokumen cukai.

9. Apa ada pengecualian atas pengangkutan BKC yang wajib dilindungi dokumen?
Pengangkutan BKC yang dikecualikan berupa:
• Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemasan tradisional yang lazim dipergunakan dalam pembuatan HT dan/atau pada kemasan ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket atau sejenis itu; dan
• MMEA hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

10. BKC selain HT apa yang wajib dilindungi dokumen pengangkutan?
Pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya, dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam peredaran bebas, yang terdiri dari:
• EA dalam jumlah melebihi 6 liter, atau
• MMEA dengan kadar lebih dari 5% dalam jumlah lebih dari 6 liter wajib dilindungi dengan dokumen cukai.

PENCATATAN DI BIDANG CUKAI

1. Apa itu pencatatan?
Proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi dan pengeluaran BKC dan penerimaan, pemakaian dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

2. Siapa saja yang diwajibkan melakukan pencatatan?
Pengusaha pabrik skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha TPE yang wajib memiliki izin.

3. Apa bentuk izin tersebut?
NPPBKC yang diberikan dari KPPBC yang mengawasi pengusaha tersebut.

4. Siapa saja yang dianggap sebagai pengusaha pabrik skala kecil yang wajib memiliki izin?
Setiap pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). (KMK no 571/KMK.03/2003)

5. Pencatatan apa saja yang wajib dilakukan oleh pengusaha pabrik skala kecil?
Pencatatan penerimaan, pemakaian dan pengembalian pita cukai yang sebenarnya.

6. Pencatatan apa saja yang wajib dilakukan oleh penyalur skala kecil yang wajib memilik izin?
Pencatatan pemasukan dan pengeluaran BKC yang sebenarnya.

7. Pencatatan apa saja yang wajib dilakukan oleh pengusaha TPE yang wajib memiliki izin?
Pencatatan pemasukan dan pengeluaran BKC yang sebenarnya.

8. Apa itu CSCK-1?
Catatan sediaan hasil tembakau.

9. Apa itu CSCK-2?
Catatan sediaan hasil tembakau yang dikembalikan dari peredaran dan produk rusak yang telah dilekati pita cukai.

10. Apa itu CSCK-3?
Catatan sediaan pita cukai.

11. Apa itu CSCK-4?
Catatan sediaan pita cukai.

12. Apa itu CSCK-5?
Catatan sediaan MMEA.

13. Apa itu CSCK-6?
Catatan sediaan MMEA yang dikembalikan dari peredaran.

14. Berapa lama catatan sediaan tersebut harus disimpan oleh pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin dan pengusaha TPE yang wajib memiliki izin?
Selama 10 tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

15. Sanksi apa yang diberikan apabila pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil, yang wajib memiliki izin dan pengusaha TPE yang wajib memiliki izin TIDAK melakukan pencatatan?
Dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI (BKC) SELESAI DIBUAT (CK-4A, CK-4B dan CK-4C)

1. Siapa saja yang wajib melakukan pemberitahuan BKC yang selesai dibuat?
Pengusaha pabrik etil alkohol (EA), pengusaha pabrik MMEA, dan pengusaha pabrik HT.

2. Apa yang menjadi dasar dalam pembuatan pemberitahuan BKC yang selesai dibuat?
Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh pengusaha pabrik.

3. Bagaimana cara pemberitahuan BKC yang selesai dibuat oleh pengusaha pabrik EA?
Pengusaha pabrik EA membuatnya setiap hari dengan menggunakan format CK-4A.

4. Kapan pemberitahuan BKC yang selesai dibuat oleh pengusaha pabrik EA disampaikan kepada kepala kantor yang mengawasi?
Pada hari kerja berikutnya.

5. Bagaimana cara pemberitahuan BKC yang selesai dibuat oleh pengusaha pabrik MMEA?
Pengusaha pabrik MMEA membuatnya setiap hari dengan menggunakan format CK-4B.

6. Kapan pemberitahuan BKC yang selesai dibuat oleh pengusaha pabrik MMEA disampaikan kepada kepala kantor yang mengawasi?
Pada hari kerja berikutnya.

7. Bagaimana cara pemberitahuan BKC yang selesai dibuat oleh pengusaha pabrik MMEA?
Pengusaha pabrik MMEA membuatnya setiap hari dengan menggunakan format CK-4B.

8. Kapan pemberitahuan BKC yang selesai dibuat oleh pengusaha pabrik HT disampaikan kepada kepala kantor yang mengawasi?
• Setiap tanggal 1 untuk periode pembuatan BKC HT dari tanggal 15 sampai dengan akhir bulan sebelumnya, dan
• Setiap tanggal 15 untuk periode pembuatan BKC HT dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 pada bulan yang sama. (apabila tanggal 1 dan tanggal 15 merupakan hari libur, kewajiban penyerahan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan pada hari kerja berikutnya.)

9. Apakah CK-4B dan CK-4C dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik?
Ya.

10. Sanksi apa yang diberikan kepada pengusaha pabrik EA, pengusaha pabrik MMEA, dan pengusaha pabrik HT apabila tidak memberitahukan BKC yang selesai dibuat kepada kantor?
Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali nilai cukai dari BKC yang tidak diberitahukan.

PERMOHONAN PEMESANAN PITA CUKAI (CK-1)

1. Dengan telah menunjukan P3C, dapatkah saya membeli pita cukai?
Pengusaha yang telah mengajukan P3C dapat mengajukan CK-1 kepada kepala Kantor untuk mendapatkan pita cukai, dan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 disesuaikan dengan jumlah persediaan pita cukai yang ada di KPPBC dan di kantor pusat.

2. Apakah CK-1 itu?
CK-1 adalah dokumen permohonan pemesanan pita cukai.

3. Apa ada syarat dalam pengajuan CK-1?
CK-1 dapat diajukan oleh pengusaha dalam hal:
• NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan
• Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan / atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan/atau
• Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan.

4. Bagaimana tata cara permohonan pemesanan pita cukai?
• Pengusaha pabrik atau importir wajib mengajukan CK-1 dengan lengkap dan benar kepada kepala kantor (penerima dokumen)
• Mengajukan CK-1 kepada kepala kantor paling sedikit 4 rangkap.
• Apabila CK-1 diterima maka CK-1 yang telah di nomori dikembalikan untuk dilakukan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya ke bank persepsi/pos persepsi apbila CK-1 tunai.
• Menyerahkan 2 lembar CK-1 yang telah dilansir oleh bank persepsi /pos persepsi dan SSPCP sebagai bukti telah bayar cukai dan pungutan negara lainnya.
• Mengajukan surat permohonan pembatalan CK-1 kepada kepala kantor u.p seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dalam hal CK-1 yang diajukan dibatalkan.
• Dalam hal pita cukai disediakan di kantor pusat, kepala kantor meneruskan CK-1 ke kantor pusat.
• Menerima dan menandatangani CK-1 halaman kedua pada carik II sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap.

5. Berapa lama proses permohonan pengajuan CK-1?
Sesuai janji layanan, proses permohonan CK-1 selesai dalam 45menit sejak diterima secara lengkap, atau sesuai janji layanan masing-masing kantor.

6. Apakah dalam proses pengurusan permohonan CK-1 dikenakan biaya?
Atas segala pengurusan mulai dari awal sampai dengan selesai tidak dikenakan biaya.

PERHITUNGAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

1) Bagaimana untuk mengetahui tarif cukai dan batasan jumlah produksi untuk menentukan golongan dan batasan HJE perbatang atau per gram produksi dalam negeri?
Untuk mengetahui batasan produksi untuk menentukan golongan dan batasan HJE perbatang atau per gram telah diatur pada peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai hasil tembakau (HT).

2) Bagaimana untuk mengetahui tarif cukai dan batasan HJE perbatang atau per gram untuk tiap jenis HT yang diekspor dan diimpor?
Tarif cukai dan batasan HJE perbatang atau pergram adalah sebagai berikut:
• Untuk tujuan impor, tarif cukai dan batasan HJE perbatang atau pergram, telah diatur pada peraturan Menkeu tentang Tarif Cukai HT.
• Untuk tujuan ekspor, batasan HJE perbatang atau pergram ditetapkan sama dengan HJE perbatang atau pergram untuk setiap jenis HT dari jenis dan merek HT yang sama yang ditujukan untuk pemasaran didalam negeri yang telah diatur pada peraturan Menkeu tentang Tarif Cukai HT.

3) Apa ada hal-hal lain dalam perhitungan penetapan batasan HJE dan tarif perbatang atau gram tiap jenis HT dari masing-masing golongan? Dalam perhitungan HJE, bagaimana untuk mengetahui tarif cukaidan batasan HJE terendah perbatang atau pergram untuk setiap jenis hasil HT yang diimpor dan diekspor?
Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai perbatang atau gram untuk setiap jenis-jenis HT ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah produksi dan :
• HJE yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku berdsarkan peraturan Menter Keuangn nomor 203/PMK.011/2008 tentang tarif cukai hasil tembakau;
• HJE yang diberitahukan oleh pengusaha pabrik HT untuk HT merek baru; atau
• HJE yang mengalami kenaikan. HJE harus dalam kelipatan Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah)

PENYESUAIAN GOLONGAN

1. Bilamana hasil produksi dalam satu tahun takwim melebihi atau kurang dari batasan jumlah produksi?
• Penyesuaian kenaikan golongan pengusaha pabrik HT wajib dilakukan oleh pengusaha pabrik HT pada saat produksi pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah melampaui batasan jumlah produksi pabrik yang berlaku bagi golongan pengusaha HT yang bersangkutan.
• Dalam hal hasil produksi dalam satu tahun takwim kurang dari batasan jumlah produksi pabrik yang berlaku dalam golongan pengusaha pabrik HT, pengusaha pabrik HT dapat mengajukan permohonan penyesuaian untuk penurnan golongan pengusaha pabrik HT kepada Kepala Kantor.
• Permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan pengusaha pabrik HT diajukan paling lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.

2. Apakah dalam proses pengurusan penetapan tarif/merek/HJE dikenakan biaya?
Pengurusan penetapan tarif/merek/HJE mulai dari awal hingga selesai tidak dikenakan biaya.

PENETAPAN TARIF CUKAI

1. Setelah mempunyai NPPBKC, apa yang harus dilakukan?
• Sebelum memproduksi atau mengimpor HT dengan merek baru, pengusaha pabrik HT atau importir wajib mengajukan permohonan penetapan tariff cukai HT kepada kepala kantor
• Pemesanan Pita Cukai (P3C)

2. Apa syarat pengajuan permohonan penetapan tariff cukai atas HT merek baru, atau mengubah desain, atau kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tariff cukainya?
Permohonan penetapan tariff cukai atas HT merek baru, atau mengubah desain, atau kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tariff cukainya dibuat rangkap 3, yang masing-masing dilampiri dengan:
• Contoh etiket atau kemasan penjualan eceran HT
• Daftar merek-merek HT yang dimiliki dan masih berlaku sesuai contoh format; dan
• Surat pernyataan diatas materai yang cukup bahwa merek/desain kemasan tidak memiliki kesamaan pada pokoknya, atau pada keseluruhan merek/desainkemasan yang telah dimiliki atau dipergnakan oleh pengusaha pabrik HT/importir lain.

3. Bagaimana kalau ada penyesuain tariff cukai HT dari merek yang sudah ada penetapannya, tanpa melakukan perubahan desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atau merek tsb?
Pengusaha pabrik HT atau importir wajib mengajukan permohonan penyesuaian tariff cukai HT kepada kepala kantor sesua contoh format

4. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan dalam hal merek/desain memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya baik secara pokok atau keseluruhan dengan merek/desain lain yang telah dipergunakan oleh pegusaha pabrik atau importir lain ?
Sebelum memulai pross pengajuan permohonan penetapan tariff cukai HT, sebaiknya cari informasi tentang nama pabrik melalui www.beacukai.go.id atau bisa juga datang ke kantor bea cukai.

5. Berapa lama prosesnya apabila permohonan penetapan tariff?
Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan disetujui atau ditolaknya penetapan tariff cukai HT dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
Jika melebihi 30 hari belum ada keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan dibuatkan keputusan penetapan tariff cukai oleh kepala kantor maksimal dalam 10 hari.

6. Berapa lama berlakunya keputusan penetapan taric cukai HT/merek saya?
Penetapan tariff cukai dinyatakan tidak berlaku apabila lebih dari 6 bulan berturut-turut pengusaha pabrik atau importir:
• Tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya (CK-1)
• Tidak pernah merealisasikan ekspor HT dengan dokumen (CK-5)

7. Bagaimana apabila merek/desain kemasan HT tidak dipergunakan lagi atau dinyatakan tidak berlaku?
Apabila merek/desain kemasan HT tidak dipergunakan lagi atau dinyatakan tidak berlaku maka merek/desain tsb dapat diajukan permohonan tariff cukai HT untuk merek baru oleh pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan atau pengusaha pabrik/importir lainnya.

8. Ketentuan apa dalam pengajuan penetapan tariff cukai HT merek baru sehubungan dengan merek/desain kemasan HT tidak digunakan lagi atau dinyatakan tidak berlaku?
• Hanya dapat diajukan setelah 6 bulan berturut-turut sejak dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau sejak dokumen pemberitahuan pengeluaran cukai yang belum lunas cukainya dari pabrik HT untuk tujuan ekspor
• Tariff cukai HT tersebut tidak boleh lebih rendah dari penetapan tariff cukai yang terakhir; dan
• HJE yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan HJE yang terakhir ditetapkan/diberitahukan.

9. Bagaimana apabila pengusaha pabrik HT atau importir yang aka mempergunakan merek/desain kemasan HT yang tidak dipergunakan lagi?
Pengusaha pabrik HT/importir harus mengajukan permohonan tariff cukai HT untuk merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:
• Fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran BKC yang belum dilunasi cukainya dari pabrik HT untuk tujuan ekspor terakhir;
• Fotokopi surat keputusan penetapa arif cuka HT terakhir; dan
• Fotokopi surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan merek aau desain kemasan yang telah ditandasahkan oleh notaries atau fotokopi surat penunjukan agen, distributor, atau importir tunggal dari pemegang merek HT yang akan diimpor, yang ditandasahkan oleh pengusaha pabrik HT.

10. Bagaimana caranya pengusaha pabrik HT atau importir yang akan mempergunakan kembali merek / desain kemasan HT yang dinyatakan tidak berlaku lagi?
Pengusaha pabrik atau importir HT harus mengajukan permohonan penetapan tariff cukai HT untuk merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:
• Fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran BKC yang belum dilunasi cukainyadari pabrik HT untuk tujuan ekspr terakhir, dan/atau
• Fotokopi surat keputusan penetapan tariff cukai HT terakhir.

11. Dalam hal apa pengusaha pabrik HT atau importir tidak diperbolehkan mengajukan permohonan penetapan tariff cukai HT?
• HJE yang diajukan lebih rendah dari HJE yang dimilikinyaddan masih berlaku dalam satuan batang atau gram untuk jenis HT yang sama.
• Merek memilik kesamaan atau kemiripan nama, logo, atau desain dengan merek lainnya dan masih berlaku, dalam hal HJE lebih rendah dari HJE yang dimilikinyada masih berlaku dalam satuan batang atau gram untuk jenis HT yang sama, atau
• Merek yang terkait dengan tindak pidana bidang cukai, dalam jangka waktu 2 tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

12. Dalam hal apa permohonan penyesuaian tariff cukai HT berdasarkan harga transaksi pasar?
Pengusaha pabrik HT atau importir harus mengajukan permohonan penetapan penyesuaian tariff cukai HT dalam harga transaksi pasar:
• Telah melampaui batasan HJE perbatang atau pergramnya diatas; atau
• Berada pada posisi batasan HJR perbatang atau gram tertinggi pada masing-masing golongan pengusaha pabrik HT telah melampaui 5% dari HJE yang berlaku/tercantum pada pita cukai.

PENCABUTAN NPPBKC

1. Dalam hal apa NPPBKC dicabut atau dinyatakan tidak berlaku?
• Atas permohonan pemilik NPPBKC
• Pemegang NPPBKC tidak menjalankan usaha selama 1 tahun
• Persyaratan NPPBKC sesuai pasal 14 ayat (2) UU Cukai serta pasal 3ayat (3) dan pasal 6 PMK no 200/PMK.04/2008 tidak lagi dipenuhi
• Pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang prbadi yang berkedudukan di Indonesia
• Pemegang NPPBKC dinyatakan pailit
• Tidak dipenuhi persyaratan pada pasal 14 ayat (3) UU Cukai
• Pemegang NPPBKC berdasarkan keputusan hakim melanggar ketentuan UU Cukai
• Pemegang NPPBKCmelanggar ketentuan pasal 30 UU Cukai
• NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan,dan/atau dikerjasamakan dengan orang lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

2. Pemegang NPPBKC tidak menjalankan usaha selama 1 tahun, apa ada alasan yang tidak berlaku atas pencabutan tsb dan apa yang harus dilakukan?
Pemegang NPPBKC tidak menjalankan usaha selama 1 tahun tidak berlaku apabila:
• Melakukan renovasi, wajib melapor maksimal 7 hari sebelum kegiatan tersebut, atau
• Mengalami bencana alam diluar kemampuan yang bersangkutan, wajib melaporkan maksimal 14 hari terhitung sejak peritiwa tsb.

3. Bagaimana bila tidak melaporkan kegiatan tsb kepada kepala kantor?
Maka NPPBKC dicabut, dengan alasan tidak menjalankan usaha selama 1 tahun.

4. Apa ada ketetuan lain tentang pencabutan NPPBKC?
• Atas pencabutan NPPBKC berlaku ketentuan :

o Untuk HT
– Terhadap HT yang belum dilunasi cukainya yang masih berada dalam pabrik, harus segera dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari pabrik maksimal 30 hari sejak diterimanya surat pencabutan NPPBKC
– Terhadap HT yang masih berada ditempat importir, maka harus segera dikeluarkan ke peredaran bebas atau disimpan ditempat usaha yang bersangkutan.

o Untuk MMEA
– Untuk MMEA yang masih belum lunas yg didalam pabrik, maka segera dilunasi cukainya dan dikeluarkan ke penyalur atau TPE
– Untuk MMEA yang berada di tempat importir, maka harus segera dikeluarkan ke importir lainnya, penyalur, atau TPE
– Untuk MMEA berada di tempat penyalur, segera dikeluarkan ke penyalur lainnya atau TPE
– Untuk MMEA yang berada di TPE, harus segera dikeluarkan ke TPE lainnya; maksimal 30 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan pencabutan NPPBKC

o Untuk EA
– Untuk EA yang masih belum lunas yg didalam pabrik atau tempat penyimpanan, maka segera dilunasi cukainya dan dikeluarkan ke pengusaha pabrik, atau pengusaha TP ke TPE
– Untuk EA yang berada di tempat importir, maka harus segera dikeluarkan ke importir lainnya, atau TPE
– Untuk EA yang berada di TPE, harus segera dikeluarkan ke TPE lainnya; maksimal 30 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan pencabutan NPPBKC

• Apabila ketentuan diatas tidak di laksanakan maka atas HT, MMEA dan EA dimusnahkan oleh pengusaha pabrik, pengusaha TP, importir atau TPE dibawah pengawasan pejabat Bea Cukai. Dalam hal tertentu, dimusnahkan oleh pejabat Bea Cukai atas biaya dari pengusaha pabrik, pengusaha TP, importir atau TPE, dalam hal pengusaha pailit, biaya dibebankan kepada curator.
• Terhadap pita cukai milik pengusaha pabrik, importir atau pemilik NPPBKC diselesaikan berdasarkan UU Cukai.

PEMBERIAN NPPBKC MMEA

1. Apa itu NPPBKC?
NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) bagi pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE).

2. Dikecualikan dari Kewajiban memiliki NPPBKC?
• Orang yang membuat MMEA yang diperoleh dari hasil penyulingan atau peragian, apabila :
o Dibuat oleh rakyat Indonesia;
o Pembuatannya dilakukan secara sederhana , dengan menggunakan alat sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia;
o Produksi tidak melebihi 25 liter tiap hari; dan
o Tidak dikemas untuk penjualan eceran.
• Orang yang mengimpor MMEA yang mendapat fasilitas pembebasan cukai, yaitu:
o Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,
o Untuk keperluan perwakilan Negara asing beserta pejabatnya berdasar asas timbal balik,
o Untuk keperluan tenaga ahli asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia,
o Yang dibawa penumpang awak sarana pengangkut pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan,
o Untuk tujuan social.

3. Bagaimana Proses pembuatan izin NPPBKC?
Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor bea cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

4. Pada permohonan periksa lokasi apa yang harus dilampirkan?
Paling sedikit dilampiri:
• Fotokopi SIUP-MB (Minuman Beralkohol)
• Salinan izin usaha industri atau tanda daftar industri , kecuali penyalur dan TPE;
• Gambar denah lokasi bangunan atau tempat usaha.
• Salinan atau fotokopi IMB.
• Salinan atau fotokopi izin yang diterbitkan pemerintah daerah setempat berdasarkan UU mengenai gangguan (HO).

5. Apa syarat lokasi, bangunan, tempat usaha?
Lokasi, bangunan, atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan:
• Untuk pabrik:
o Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
o Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;
o Memiliki luas bangunan paling sedikit 300 meter persegi;
o Memiliki persil, bangunan ruang, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian pabrik;
o Memiliki bangunan, ruangan, dan tempat dipakai untuk membuat etil alcohol;
o Memiliki bangunan, ruangan, tempat dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat;
o Memiliki bangunan, ruangan, tempat dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang Cukainya sudah dibayar atau dilunasi;
o Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
o Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong;
o Memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan
o Memiliki pagar/dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian minimal 2 meter yang merupakan batas pemisah yg jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

• Untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat penimbunan MMEA:
o Tidak menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung dengan bangunan halaman, atau tempat usaha importir yang dimintakan izin;
o Memiliki jarak lebih dari 100 meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit;
o Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada dikawasan perdagangan;
o Memiliki persil, bangunan ruang, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha importir;
o Memiliki bangunan, ruangan dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA yang diimpor; dan
o Memiliki pagar/dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian minimal 2 meter yang merupakan batas pemisah yg jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

• Untuk tempat usaha penyalur yang berfungsi sebagai tempat penimbunan MMEA:
o Dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat –tempat lain yang bukan bagian tempat usaha penyalur yang dimintakan izin;
o Memiliki jarak lebih dari 100 meter dengan tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit;
o Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada dikawasan perdagangan;
o Memiliki luas bangunan paling sedikit 100 meter persegi;
o Memiliki persil, bangunan ruang, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha penyalur;
o Memiliki bangunan, ruangan dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA;
o Memiliki alat pemadam kebakaran yang memadai; dan
o Memiliki pagar/dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian minimal 2 meter yang merupakan batas pemisah yg jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
• Untuk TPE
o Dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat –tempat lain yang bukan bagian tempat usaha penyalur yang dimintakan izin;
o Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada dikawasan industry, dikawasan perdagangan dan hotel atau tempat hiburan;
o Memiliki jarak lebih dari 100 meter dengan tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit, kecuali tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran atau tempat hiburan;
o Memiliki persil, bangunan ruang, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari TPE; dan
o Memiliki bangunan, ruangan dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA.

6. Setelah mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi, apalagi yang harus dilakukan?
• Wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran :
o Data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
o Data dalam lampiran permohonan.
• Atas wawancara tersebut dibuatkan Berita Acara Wawancara.
• Melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
• Membuat Berita Acara Pemeriksaanyang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka 30 hari sejak surat permohonan diterima.

7. Kapan permohonan untuk memperoleh NPPBKC?
Setelah pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p Kepala Kantor yang mengawasi. Dokumen permohonan NPPBKC disebut PMCK-6

8. Saat mengajukan PMCK-6, apa ada dokumen lain yg harus dilampirkan?
Pengusaha pabrik saat mengajukan PMCK-6 harus melampirkan:
• IMB pabrik dari Pemda setempat
• Izin pemda terkait tentang UU mengenai gangguan
• Izin usaha industry atau tanda daftar industry dari instansi bidang perindustrian
• Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang perdagangan.
• Izin dari rekomendasi dari instansi dibidang kesehatan.
• Izin atau rekomendasi dari instansi tenaga kerja.
• NPWP.
• SKCK dari Polri jika pemohon merupakan orang pribadi.
• Kartu Tanda Pengenal Diri jika pemohon adalah orang pribadi.
• Akta Pendirian Usaha, jika pemohon adalah badan hukum.

Untuk importir saat ajukan PMCK-6, harus melampirkan:
• Izin sebagai importir dari disperindag
• NPWP
• Akta Pendirian Usaha
• Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

Untuk Penyalur saat ajukan PMCK-6 harus melampirkan:
• IMB dari pemerintah setempat
• Izin pemda terkait tentang UU mengenai gangguan
• Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang perdagangan.
• Izin atau rekomendasi dari instansi tenaga kerja.
• NPWP
• SKCK dari Polri jika pemohon adalah sebagai pribadi
• Kartu Tanda Pengenal Diri jika pemohon adalah orang pribadi.
• Akta Pendirian Usaha, jika pemohon adalah badan hukum.
1) Berita Acara Pemeriksaan atas Pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha
2) Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hala nama pabrik, importir, penyalur atau TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, importir, penyalur atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC.

9. Bagaimana dalam hal pengusaha pabrik, penyalur atau pengusaha TPE bukan pemilik bangunan?
Apabila pengusaha pabrik, penyalur, atau pengusaha TPE bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagai pabrik dari pemda setempat juga harus disertai surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan nootaris untuk jangka waktu minimal 5 tahun.

10. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan dalam hal nama pabrik, penyalur atau pengusaha TPE memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan pabrik, importir, penyalur atau pengusaha TPE lain yang telah memiliki NPPBKC?
Sementara informasi nama importir dan pengusaha pabrik dapat dicek www.beacukai.go.id hanya untuk produk HT d an untuk pabrik, penyalur atau pengusaha TPE belum ada.

11. Bagaimana dalam hal nama pabrik, importir, penyalur atau pengusaha TPE memiliki kesamaan nama, baik secara lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, importir, penyalur atau pengusaha TPE lain yang telah memiliki NPPBKC?
Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan Surat Penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

12. Berapa lama prosesnya apabila permohonan NPPBKC dikabulkan?
Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

13. Berapa Lama berlakunya NPPBKC pabrik, importir, penyalur atau pengusaha TPE MMEA?
• Berlaku selama pengusaha pabrik atau importir MMEA masih menjalankan usahanya.
• Berlaku selama 5 tahun untuk penyalur dan pengusaha TPE dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

14. Setelah NPPBKC keluar, apa yang dilakukan?
Pengusaha pabrik, importir atau penyalur yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60 cm dan ukuran panjang paling kecil 120cm; dan untuk pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea Cukai pada bagian depan bangunan sehingga dapat dibaca dan tampak jelas.

15. Apakah dalam proses pengurusan izin NPPBKC dikenakan biaya?
Proses pengurusan izin NPPBKC tidak dikenakan biaya dari awal sampai selesai.

PEMBERIAN NPPBKC HT

1. Apa itu NPPBKC?
NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) bagi pengusaha pabrik dan importir HT adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importir tembakau.

2. Dikecualikan dari Kewajiban memiliki NPPBKC?
• Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas dengan bahan pengemas tradisionalyang lazim dipergunakan, apabila :
o Dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan yang lain yang lazim digunakan dalam pembuatan hasil tembakau; dan/atau
o Pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati,atau yang sejenis dengan itu; atau
• Orang yang mengimpor BKC berupa hasil tembakau yang mendapat fasilitas pembebasan cukai, yaitu:
o Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,
o Untuk keperluan perwakilan Negara asing beserta pejabatnya berdasar asas timbal balik,
o Untuk keperluan tenaga ahli asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia,
o Yang dibawa penumpang awak sarana pengangkut pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan,
o Untuk tujuan social.

3. Bagaimana Proses pembuatan izin NPPBKC?
Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik atau importir terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor bea cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

4. Pada permohonan periksa lokasi apa yang harus dilampirkan?
Paling sedikit dilampiri:
• Salinan izin usaha industri atau tanda daftar industry.
• Gambar denah lokasi bangunan atau tempat usaha.
• Salinan atau fotokopi IMB.
• Salinan atau fotokopi izin yang diterbitkan pemerintah daerah setempat berdasarkan UU mengenai gangguan (HO).

5. Apa syarat lokasi, bangunan, tempat usaha?
Lokasi, bangunan, atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan:
Untuk pabrik:
1) Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
2) Tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
3) Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;
4) Memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

Untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat penimbunan hasil tembakau:
1) Tidak menggunakan tempat penimbunan tembakau yang berhubungan langsung dengan bangunan halaman, atau tempat usaha importir yang dimintakan izin;
2) Tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, dan
3) Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.

6. Setelah mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi, apa lagi yang harus dilakukan?
1) Wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran :
a) Data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
b) Data dalam lampiran permohonan.
2) Atas wawancara tersebut dibuatkan Berita Acara Wawancara.
3) Melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
4) Membuat Berita Acara Pemeriksaanyang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka 30 hari sejak surat permohonan diterima.

8. Saat mengajukan PMCK-6, apa ada dokumen lain yg harus dilampirkan?
• Pengusaha pabrik saat mengajukan PMCK-6harus melampirkan:
o IMB pabrik dari Pemda setempat
o Izin pemda terkait tentang UU mengenai gangguan
o Izin usaha industry atau tanda daftar industry dari instansi bidang perindustrian
o Izin dari instansi perdagangan
o Izin atau rekomendasi dari instansi tenaga kerja
o NPWP
o SKCK jika pemohon merupakan orang pribadi
o Kartu Tanda Pengenal Diri jika pemohon adalah orang pribadi
o Akta Pendirian Usaha, jika pemohon adalah badan hukum

• Untuk importir saat ajukan PMCK-6, harus melampirkan:
• Izin sebagai importir dari disperindag
• NPWP
• Akta Pendirian Usaha
• Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
• Surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen HT yang diimpor
• Berita Acara Pemeriksaan atas Pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha
• Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hala nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannyadengan nama pabrik atau importir yang telah mendapatkan NPPBKC.

9. Bagaimana dalam hal pengusaha pabrik bukan pemilik bangunan?
Apabila pengusaha pabrik bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagai pabrik dari pemda setempat juga harus disertai surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan nootaris untuk jangka waktu minimal 5 tahun.

10. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan dalam hal nama pabrik atau importir memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan pabrik atau importir lain yang telah memiliki NPPBKC?
Sebelum memulai pross pengajuan NPPBKC, sebaiknya cari informasi tentang nama pabrik melalui www.beacukai.go.id atau bisa juga datang ke kantor bea cukai.
11. Bagaimana dalam hal nama pabrik atau importir memiliki kesamaan nama, baik secara lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah memiliki NPPBKC?
Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan Surat Penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

13. Berapa Lama berlakunya NPPBKC HT?
Berlaku selama pengusaha atau importir masih menjalankan usahannya.

14. Setelah NPPBKC keluar, apa yang dilakukan?
Pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKCdengan ukuran lebar paling kecil 60 cm dan ukuran panjang paling kecil 120cm.

15. Apakah dalam proses pengurusan izin NPPBKC dikenakan biaya?
Proses pengurusan izin NPPBKC tidak dikenakan biaya dari awal sampai selesai.

PEMBEKUAN NPPBKC

1. Dalam hal apa NPPBKC dibekukan?
• Adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang Cukai;
• Adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC sesuai pasal 14 Ayat (2) UU Cukai, serta pasal 3 ayat (3) dan pasal 6 Peraturan Menkeu No.200/PMK.04/2008 ini tidak lagi dipenuhi, termasuk memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya denga nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC; atau
• Pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kuratur berkaitan dengan utangnya.

2. Apa maksud dari bukti permulaan yang cukup?
Maksud dari bukti awal yang cukup berupa keterangan dan/atau data yang didapat dari paling sedikit dua unsur dari:
• Laporan kejadian
• Berita Acara Wawancara
• Laporan Hasil Penyelidikan
• Keterangan saksi atau ahli; atau
• Barang bukti

3. Apa maksud dari barang bukti yang cukup?
Maksud dari bukti yang cukup berupa:
• Surat bukti penindakan yang dibuat oleh pejabat bea cukai sesai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai, atau
• Bukti temuan berupa persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi lagi.

4. Berapa lama NPPBKC dibekukan?
Pembekuan NPPBKC dilakukan selama:
• Dalam hal adanya bukti awal yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana dibidang Cukai, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukumyang tetap terhadap pelanggaran pidana dibidang cukai atau paling lama 60 hari sejak pembukuan apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran dibidang cukai.
• Dalam hal adanya bukti awal yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi,NPPBKC dibekukan selama maksimal 1 tahun sejak pembekuan atau sampai dengan dipenuhinya kembali persyaratan NPPBKC dlm kurang dari 1 tahun; dan
• Dalam hal pemegang NPPBKC dalam pengawasan curator, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap tentang kepailitan.

5. Bolehkah selama NPPBKC dibekukan, pengusaha pabrik, pengusaha TP, importir, penyalur atau TPE menjalankan kegiatan dibidang cukai?
Pengusaha pabrik, pengusaha TP, importir, penyalur atau TPE dilarang menjalankan kegiatan dibidang cukai sampai NPPBKC diberlakukan kembali tanpa mengurangi kewajiban yang harus dipenuhinya kepada Negara.

6. Bilamana NPPBKC yang dibekukan diberlakukan/diaktifkan kembali?
NPPBKC diberlakukan kembali dalam hal:
• Tidak cukup bukti permulaan untuk dilakukan penyelidikan, atau adanya keputusan hakim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
• Persyaratan NPPBKC telah dipenuhi kembali
• Adanya keputusan hakim bahwa yang bersagkuan tidak pailit.

7. Bagaimana bila pemegang NPPBKC yang dibekukan ternyata bersalah/pailit?
Bila hakim memutuskan yang bersangkuta bersalah/pailit, maka pembekuan NPPBKC ditindak lanjuti dengan keputusan pencabutan NPPBKC.

PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI (P3C) MMEA

1. MMEA mana yang wajib dilekati pita cukai?
• MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar alkohol lebih daro 5%
• MMEA impor dengan kadar alkohol berapapun

2. Apakah semua yang punya NPBKC MMEA dapat memesan Pita Cukai?
Yang dapat memesan pita cukai adalah pengusaha pabrik MMEA dan importir MMEA, sedangkan penyalur dan pengusaha TPE tidak bisa memesan pita cukai.

3. Bagaimana caranya memperoleh Pita Cukai?
Pita cukai MMEA disediakan di kantor pusat dan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai masing-masing daerah, dan pita cukai disediakan berdasarkan permohonan penyediaan dan pemesanan pita cukai (P3C). Untuk memperolehnya dengan ketentuan sebagai berikut
• Pita cukai untuk pengusaha pabrik MMEA:
o Dengan total produksi dalam 1 tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000 liter MMEA dengan kadar lebih dari 5%, disediakan di kantor pusat.
o Dengan total produksi dalam 1 tahun takwim sebelumnya sampai dengan 100.000 liter MMEA dengan kadar lebih dari 5%, disediakan di KPPBC.
• Pita cukai untuk importir MMEA disediakan di Kantor pusat.
• Pita cukai MMEA untuk pengusaha pabrik dengan kapasitas produksi s.d 100.000 liter pertahun dengan kadar lebih dari 5% atas permohonannya dapat disediakan di kantor pusat dengan pemberitahuan tertulis dari pengusaha yang bersangkutan kepada kepala kantor.

4. Bagaimana caranya P3C, apa ada persyaratannya?
• Telah memiliki NPPBKC dan NPPBKC tsb tidak sedang dibekukan.
• Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan / atau
• Telah melunasi biaya penggantian penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan.

5. Bagaimana tatacara Penyediaan Pita Cukai MMEA?
P3C pengajuan awal
• Pengusaha pabrik atau importir dapat mengajukan penyediaan pita cukai mulai tanggal 1-10 untuk kebutuhan bulan berikutnya dengan menggunakan P3C pengajuan awal kepada kepala kantor.
• Dikecualikan dari batas waktu P3C pengajuan awal sebagaimana poin diatas:, dapat diberikan:
o Pengusaha pabrik atau importir baru mendapatkan NPPBKC
o Pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut
o Untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari
o Terdapat kebijakan dibidang tariff cukai
• P3C MMEA pengajuan awal hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 bulan.
P3C pengajuan Tambahan
• Pengusaha dapat mengajukan P3C MMEA pengajuan tambahan kepada kepala kantor dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak tercukupi.
• P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat tanggal 20 pada bulan P3C MMEA pengajuan awal.

6. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemesanan P3C?
• Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C MMEA paling sedikit 10 lembar untuk tiap jenis pita cukai.
• Pita cukai MMEA disediakan berbentuk lembaran dalam 1 seri, setiap lembar berjumlah 60 keping.

7. Berapa lama proses permohonan pengajuan P3C?
Sesuai janji layanan, nomor waktu layanan untuk P3C pengajuan awal dan tambahan MMEA adalah 1 hari.

8. Apakah dalam proses pengurusan permohonan P3C dikenakan biaya?
Atas segala pengurusan mulai dari awal sampai dengan selesai tidak dikenakan biaya.

PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI (P3C) HT

1. Sekarang saya punya ijin NPPBKC dan punya merek HT/penetapan tariff, apa saya boleh memproduksi rokok?
Secara legalitas anda sudah bisa memproduksi rokok, tapi rokok yang telah diproduksi tidak dapat dikeluarkan di pabrik di jual karena tidak berpita cukai atau banderol yang harus dipesan terlebih dahulu ke Kantor Bea Cukai.

2. Apa itu pita cukai?
Pita cukai merupakan dokumen sequrity negara, selain bukti pelunasan cukai juga berfungsi sebagai alat pengawasan.

3. Bagaimana caranya memperoleh pita cukai?
Pita cukai HT disediakan di kantor pusat dan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai masing-masing daerah, dan pita cukai disediakan berdasarkan permohonan penyediaan dan pemesanan pita cukai (P3C). Untuk memperolehnya dengan ketentuan sebagai berikut:
• Pita cukai HT untuk pengusaha pabrik hasil tembakau:
o Dengan total produksi semua jenis HT dalam 1 tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 batang dan/gram, disediakan di kantor pusat.
o Dengan total produksi semua jenis HT dalam 1 tahun takwim sebelumnya sampai dengan 100.000.000 batang dan/gram, disediakan di KPPBC.
• Pita cukai HT untuk importir HT disediakan di Kantor pusat.
• Pita cukai HT untuk pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 atas permohonannya dapat disediakan di kantor pusat.

5. Bagaimana tata cara penyediaan pita cukai MMEA?
P3C pengajuan awal
• Pengusaha dapat mengajukan penyediaan pita cukai mulai tanggal 1-10 untuk kebutuhan bulan berikutnya dengan menggunakan P3C pengajuan awal kepada kepala kantor.
• Dikecualikan dari batas waktu P3C pengajuan awal sebagaimana poin diatas:, dapat diberikan:
o Pengusaha baru mendapatkan NPPBKC
o Pengusaha mengalami kenaikan golongan
o Pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut
o Terdapat kebijakan dibidang tariff cukai atau HJE
• P3C pengajuan awal hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai.
P3C pengajuan Tambahan
• Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada kepala kantor dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak tercukupi.
• P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1.
• Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan harus sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3C pengajuan awal untuk periode yang sama.
• P3C pengajuan tambahan hanya dapat dilakukan sekali dalam 1 periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai.
P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal
• Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan izin Dirjen beserta surat permohonan melalui kantor dalam hal jumlah pita cukai berdasarkan P3C pengajuan awal dan P3C pengajuan tambahan tidak mencukupi.
• P3C pengajuan tambahan izin Dirjen dapat diajukan setelah P3C pengajuan tambahan dan paling lambat tanggal 25 pada bulang pengajuan CK-1
• Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan izin Dirjen harus sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3C pengajuan awal dan P3C pengajuan tambahan untuk periode yang sama.
• Pengajuan P3C pengajuan tambahan izin Dirjen hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai.
• Dilakukan pemeriksaan terhadap pabrik dan dokumen pendukung.
• Atas P3C pengajuan tambahan ijin Dirjen dan surat rekomendasi ke kepala kantor, Dirjen dapat mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak.

6. Berapa banyak yang bisa diajukan setiap pengajuan P3C?
• Jumlah pita cukai yang diajukan melalui pengusaha pada P3C pengajuan awal untuk setiap jenis pita cukai:
o Paling banyak 100% dari rata-rata perbulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelum P3C pengajuan awal, dengan memperhatikan batasanproduksi golongan pengusaha pabrik; atau
o Dalam hal data rata-rata perbulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebelum P3C pengajuan awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan perbulan dengan memperhatikan batasan produksi pengusaha pabrik.
• Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal yang telah diajukan dalam periode yang sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
• Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C kurang dari 10 lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C adalah 10 lembar.
• Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C pengajuan tambahan izin dirjen, sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pabrik.

7. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemesanan P3C?
• Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlah kebawah dan harus dalam kelipatan 10.
• Jumlah pita cukai perlembar yang dapat dipesan:
o Seri I : 120 keping/lembar
o Seri II : 56 keping/lembar
o Seri III : 150 keping/lembar

8. Berapa lama proses permohonan pengajuan P3C?
Sesuai janji layanan, nomor waktu layanan untuk P3C pengajuan awal dan tambahan hasil tembakau adalah 90 menit, sedangkan untuk P3C pengajuan tambahan izin Dirjen untuk HT adalah 2 hari. Untuk P3C MMEA adalah 1 hari.

9. Apakah dalam proses pengurusan permohonan P3C dikenakan biaya?
Atas segala pengurusan mulai dari awal sampai dengan selesai tidak dikenakan biaya.

PERMOHONAN PEMESANAN PITA CUKAI MMEA (CK-1A)

1. Dengan telah menunjukan P3C, dapatkah saya membeli pita cukai?
Pengusaha pabrik atau importir yang telah mengajukan P3C MMEA dapat mengajukan CK-1A kepada kepala Kantor untuk mendapatkan pita cukai, dan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1A disesuaikan dengan jumlah persediaan pita cukai yang ada di KPPBC dan di kantor pusat.

2. Apakah CK-1A itu?
CK-1A adalah dokumen permohonan pemesanan pita cukai MMEA.

3. Apa ada syarat dalam pengajuan CK-1A?
CK-1A hanya dapat diajukan oleh pengusaha dalam hal:
• NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan
• Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan / atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan/atau
• Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan.
• Tidak adanya bukti awal atas dugaan melakukan pelanggaran di bidang cukai.

4. Bagaimana tata cara permohonan pemesanan pita cukai (CK-1A)?
• Pengusaha pabrik atau importir wajib mengajukan CK-1A dengan lengkap dan benar kepada kepala kantor (penerima dokumen)
• Mengajukan CK-1A kepada kepala kantor paling sedikit 5 rangkap.
• Apabila CK-1A diterima maka CK-1A yang telah di nomori dikembalikan untuk dilakukan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya ke bank persepsi/pos persepsi apbila CK-1A tunai.
• Menyerahkan 2 lembar CK-1A yang telah dilansir oleh bank persepsi /pos persepsi dan SSPCP sebagai bukti telah bayar cukai dan pungutan negara lainnya.
• Mengajukan surat permohonan pembatalan CK-1A kepada kepala kantor u.p seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dalam hal CK-1A yang diajukan dibatalkan.
• Dalam hal pita cukai disediakan di kantor pusat, kepala kantor meneruskan CK-1A ke kantor pusat.
• Menerima dan menandatangani CK-1A halaman kedua pada carik II sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap.

5. Berapa lama proses permohonan pengajuan CK-1A?
Sesuai janji layanan, proses permohonan CK-1 selesai dalam 45menit sejak diterima secara lengkap, atau sesuai janji layanan masing-masing kantor.

6. Apakah dalam proses pengurusan permohonan CK-1A dikenakan biaya?
Atas segala pengurusan mulai dari awal sampai dengan selesai tidak dikenakan biaya.

BIAYA PENGGANTI PENYEDIAAN PITA CUKAI

1. Bagaimana apabila pengusaha atau importir yang telah mengajukan P3C namun tidak merealisasikan seluruhnya dengan CK-1/CK-1A?
Pengusaha pabrik atau importir yang telah mengajukan P3C namun tidak merealisasikan seluruhnya dengan CK-1 / CK-1A, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.

2. Apa ada pengecualian dari ketentuan pengenaan biaya pengganti?
Dikecualikan dari ketentuan pengenaan biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam hal terjadi:
• Kenaikan HJE karena harga transaksi pasar melebihi HJE.
• Kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan administrative pejabat bea dan cukai.

3. Berapa besarnya biaya pengganti?
• Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai HT untuk setiap keping pita cukai adalah:
o Pita Cukai seri I : Rp 25,00
o Pita Cukai seri II : Rp 40,00
o Pita CUkai seri III : Rp 25,00
• Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai MMEA untuk setiap keping pita cukai adalah Rp 300,00

4. Kapan biaya pengganti harus di bayar dan bagaimana kalau biaya pengganti tidak dilunasi?
Biaya pengganti penyediaan pita cukai wajib dilunasi paling lambat 30 hari sejak tanggal SPPBD dan dalam hal biaya pengganti penyedia pita cukai tidak dilunasi tepat waktu, maka P3C HT/MMEA dan CK-1/CK1A berikutnya tidak dilayani.

5. Bagaimana cara pembayaran biaya pengganti?
Cara pembayaran biaya pengganti adalah sama seperti pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya. Hanya saja pembayaran biaya pengganti pada SSPCP diisi pada kolom “Pendapatan Cukai Lainnya”.

Selamat datang di website resmi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara