KB (Kawasan Berikat)

KAWASAN BERIKAT
➢ DEFINISI
Bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor, dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

➢ KEUNTUNGAN
1. BAGI PERUSAHAAN
Melalui pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal, pengguna fasilitas KB dapat lebih efisien dalam berproduksi (cost menurun), sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Efek selanjutnya adalah perusahaan akan dapat menegembangkan kapasitasnya dan memperoleh laba yang lebih banyak.
2. NASIONAL
Kegiatan yang dilakukan perusahaan KB berkontribusi terhadap prekonomian nasional, diantaranya melalui peningkatan kapasitas produk nasional, peningkatan ekspor, penyerapan tenaga kerja dan efek multiplier lainnya.

➢ FASILITAS
1. FISKAL
• Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungut PDRI
o Asal LDP : Bahan Baku, Bahan Penolong, barang Modal, alat perkantoran, barang retur, barang jadi untuk digabung tujuan ekspor,pengemas dan alat bangtu pengemas
o Asal KB Lain : untuk diolah lebih lanjut atau menjadi barang modal, pengemas dan alat pengemas
o Asal TPPB : selesai dipamerkan
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas
o TLDDP : untuk diolah, selesai disubkontrakkan, mesin/cetakan setelah dipinjam, barang jadi untuk digabung tujuan ekspor, pengemas dan alat bantu pengemas
o KB lain : selesai disubkontrakkan, mesin/cetakan setelah dipinjam, barang jadi untuk digabung tujuan ekspor, pengemas dan alat bantu pengemas
• Pembebasan cukai diberikan atas Barang Kena Cukai (BKC) yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean
o BKC asal TLDDP untuk diolah lebih lanjut
2. NON FISKAL
• Kemudahan pelayanan perijinan
• Kemudahan pelayanan kegiatan operasional
• Belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan

➢ PROSES BISNIS
1. KEGIATAN UTAMA
• Pengolahan : mengolah barang dan bahan dengan atau tanpa bahan penolong menjadi barang hadsil produksi dengan nilai tambaha yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya, dan/atau budidaya flora dan fauna
• Penggabungan : menggabungkan barang hasil produksi kawasan berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi yang berasal dari impor, dari kawasan berikat lain, dan/atau dari tempat lain dalam daerah pabean
2. LOKASI
• Kawasan industri
• Kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, dengan ketentuan luas minimal 10.000 m2dan diperuntukkan bagi :
o Perusahaan yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
o Perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau
o Perusahaan industri yang akan menjalankan industri di daerah kabupaten atau kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawsan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis
3. TERDAPAT 3 BENTUK
• Penyelenggara KB : badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan unutk kegiatan pengusahaan kawasan berikat.
• Pengusaha KB : badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan kawan berikat (penyelenggaraan dan pengusahaan oleh entitas yang sama)
• PDKB : badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan berikat yang berada di kawasan berikat yang diselenggarakan oleh entitas yang berbeda.
4. PENINJAUAN HASIL PRODUKSI
• Orientasi ekspor
• Penjualan ke TLDDP (lokal) dapat dilakukan paling banyak 50%
• Bisa lebih dari 50% dengan izin khusus
• Dasar perhitungan persentase : penjumlahan nilai realisasi ekspor + penjualan hasil produksi ke KB lain + penjualan hasil produksi ke kawasan bebas + penjualan hasil produksi ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah tahun sebelumnya.

➢ PERMOHONAN
1. ALUR PERMOHONAN
• Pemohon
o Mengajukan permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan melalui KPPBC

• KPPBC
o Melakukan penelitian berkas.
o Pemeriksaan lokasi + pembuatan BAP.
o Membuat rekomendasi.
o Meneruskan ke KP DJBC.
o Janji layanan : 15 Hari kerja
• KP DJBC
o Melakukan penelitian.
o Menerbitkan keputusan (disetujui/ditolak)
o Janji layanan : 10 Hari Kerja
• Keputusan
o Dikirimkan kepada pemohon pada kesempatan pertama.
2. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
• Kawasan indutri
o Izin prinsip PKB : 2 tahun
o Izin PKB, pengusaha KB, PDKB : Sampai IUI berakhir
o Izin PKB : 5 Tahun
o Izin pengusaha KB : 3 Tahun
o Izin PDKB : sampai izin PKB berakhir, paling lama 3 Tahun.
• Kawasan budidaya Peruntukan Industri
o Izin prinsip PKB : 2 tahun
o Izin PKB, pengusaha KB, PDKB : Sampai IUI berakhir
o Izin PKB : 5 Tahun
o Izin pengusaha KB : 3 Tahun
o Izin PDKB : sampai izin PKB berakhir, paling lama 3 Tahun.

➢ PERSYARATAN
1. ADMINISTRASI
• Izin prinsip PKB
• Surat permohonan + daftar isian
• Rekomendasi KPPBC + denah + foto
• Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
• Izin prinsip penanaman modal atau izin pengelolaan kawasan industri
• Bukti lokasi terletak di kawasan industri atau kawasan budidaya peruntukkan industri
• Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan dengan batas-batas yang jelas
• Peta + denah lokasi/tempat
• SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun terkahi
• PKB
• Surat permohonan + daftar isian
• Rekomendasi KPPBC + denah + foto
• Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) *
• Izin prinsip penanaman modal atau izin pengelolaan kawasan industri
• Izin mendirikan banguna (IMB)
• Bukti lokasi terletak di kawasan industri atau kawasan budidaya peruntukkan industri
• Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan dengan batas-batas yang jelas
• Peta + denah lokasi/tempat
• SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun terkahir
• Dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL atau UKL/UPL
• Pengusaha KB
• Surat permohonan + daftar isian
• Rekomendasi KPPBC + denah + foto
• Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)*
• Izin usaha industri
• Bukti lokasi terletak di kawasan industri atau kawasan budidaya peruntukkan industri
• Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan dengan batas-batas yang jelas
• Peta + denah lokasi/tempat
• SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun terkahir
• Surat pernyataan jenis hasil produksi sesuai IUI nya + alur proses produksi
• Paparan IT Inventory
• PDKB
• Surat permohonan + daftar isian
• Rekomendasi KPPBC + denah + foto
• Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)*
• Izin usaha industri
• Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan dengan batas-batas yang jelas
• Peta + denah lokasi/tempat
• SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun terkahir
• Surat pernyataan jenis hasil produksi sesuai IUI nya + alur proses produksi
• Paparan IT Inventory
• Rekomendasi dari penyekenggara Kawasan Berikat
2. FISIK
• Terletak di lokasi yang dapat lansung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas;
• Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangungan lain;
• Tidak berhubungan lansung dengan bangunan lain;
• Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui sarana pengangkut;
• Digunakan untuk melakukan kegiatan Industri pengolahan Bahan Baku menjadi barang hasil produksi

➢ DELEGASI WEWENANG
1. Direktur Jenderal
• Izin pendirian
• Izin perpanjangan
• Pencabutan izin
2. Kepala KPU / Kepala Kantor Wilayah DJBC
• Perubahan nama perusahaan yang bukan dikarenakan meger atau diakuisisi
• Perubahan jenis hasil produksi
• Perubahan luas kawasan berikat yang masih dalam satu hamparan.
• Perubahan luas PDKB yang tidak dalam satu hamparan yang berada dalam satu penyelenggara Kawasan Berikat
• Perluasan KB di lokasi terpisah
3. Kepala KPU / Kepala KPPBC
• Perubahan alamat.
• Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Perubahan nama dan alamat penanggung jawab.
• Perubahan tata letak (layout) bangunan di dalam KB.
• Izin penambahan pintu khusus barang.
• Izin penambahan pintu khusus orang.
• Pembekuan izin.

➢ DASAR HUKUM
1. PMK
• 147/PMK.04/2011
• 255/PMK.04/2011
• 44/PMK.04/2012
• 120/PMK.04/2013
2. PERDIRJEN BC
• PER-57/BC/2011