Optimalisasi Direct Call Ekspor Dari Pelabuhan Hub Internasional Bitung

0
38

Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) turut berpartisipasi aktif dalam mendorong terwujudnya ekspor langsung dari Pelabuhan Hub Internasional Bitung. Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance. Usaha yang dilakukan selama ini antara lain melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulut, Karantina, Pelayaran, Eksportir dan Importir serta seluruh pemangku kepentingan. Selain itu Kakanwil Bea Cukai Maluku dan Papua ikut serta memberikan komitmen bersama untuk mewujudkan ekspor langsung dari Pelabuhan Hub Internasional Bitung.

Selama ini ekspor komoditas Sulawesi Utara masih melalui Pelabuhan di Jakarta dan Surabaya, yang mana berimbas pada lamanya waktu pengiriman dan mahalnya biaya logistic, sehingga daya saing produk ekspor Sulawesi Utara menjadi rendah di luar negeri. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara per April 2021, nilai ekspor non migas Sulawesi Utara tercatat senilai USD 73,72 juta, dengan nilai impornya senilai USD 2,59 juta. Komoditas ekspor nonmigas terbesar didominasi oleh lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15), senilai USD 38,57 juta atau 52,32 persen dari total ekspor. Sementara itu komoditas impor terbesar berupa mesin-mesin/pesawat mekanik senilai USD 1,07 juta atau 41,49 persen dari total impor. Dari data tersebut, diketahui neraca perdagangan Sulut mengalami surplus sebesar USD 71,13 juta.

Kilas Balik Pelayaran Bitung-Davao/General Santos Filipina

Pada dasarnya pelayaran antara Bitung- Filipina pernah dilakukan, dengan diluncurkannya pelayaran perdana rute Bitung-Davao/General Santos pada 30 April 2017 di Pelabuhan Kudos, Davao oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Duterte. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dalam kerangka bilateral Indonesia-Filipina. Dengan adanya pembukaan pelayaran rute ini diharapkan dapat meningkatkan komoditas ekspor Indonesia Bagian Timur. Komoditas utama berupa produk perikanan, pertanian dan rempah-rempah.

Untuk mengoptimalkan konektivitas laut Bitung – Davao, pemerintah memberikan dukungan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 81 Tahun 2017 tentang impor produk tertentu dimana Bitung diperkenankan sebagai pintu masuk 7 komoditas tertentu. Terdapat juga dukungan melalui Pest Free Area (PFA) untuk komoditas pisang dan bawang merah yang berasal dari wilayah Davao. Dan juga Pelabuhan Bitung memberikan insentif biaya tarif jasa kepelabuhan sebesar maksimal 50%. PT Pertamina juga memberikan tarif khusus BBM jenis Biosolar B30 dengan skema (0% VAT).

Sedangkan untuk layanan kapal antara lain pertama sejak peluncuran perdana, kapal yang melayani rute ini berasal dari Filipina atau usulan dari Filipina (Super Shuttle Ro-Ro 12, MV Baltic Summer, MV Baoshan Rich dan MV Unipower). Kedua saat ini yang masih beroperasi adalah MV Unipower (mengangkut semen dari PT. Conch yang berlokasi di Bolaang Mongondow). Ketiga Kapal berbendera Indonesia yang melayani adalah Gloria 28 (dengan rute Manado/Tahuna-Davao) dengan muatan sesuai permintaan.

Terdapat kendala pada konektivitas laut Bitung – Davao antara lain komoditas Indonesia dan Filipina masih relatif sama, tarif ongkos angkut yang terbentuk masih belum optimal dan belum adanya konsolidator di wilayah Sulawesi. Selain itu load factor yang ditopang dengan kapal ferry secara reguler terlalu besar. Solusinya adalah dengan menggunakan kapal rakyat (non conventional vessel) berukuran kecil, atau dengan kapal-kapal perusahaan pelayaran, namun pelayaran dengan kapal-kapal tersebut dapat memakan waktu yang lama. Kemudian dari sisi regulasi, ekspor Sulawesi Utara ke Filipina masih melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Tanjung Priok, Jakarta.

Namun dari beberapa permasalahan yang timbul, pada dasarnya dapat ditemukan beberapa alternatif solusi, antara lain:

  1. Penggunaan kapal Ro-Ro ukuran dibawah 200 TEUs, dengan ukuran container 20 feet. Ukuran kapal bisa disesuaikan setelah dilakukan pengamatan perdagangan selama satu tahun.
  2. Perusahaan kapal pengangkut menetapkan perwakilan atau agen di kota Bitung maupun Davao/General Santos untuk memudahkan eksportir maupun importir mendapatkan informasi kapal.
  3. Sinkronisasi peraturan pusat dan daerah untuk mempermudah ekspor-impor.
  4. Pertemuan khusus antara Tim khusus BPPK Kemenlu, Panel of Expert Manado, Pemda Sulawesi Utara, dengan Kemenhunham dan K/L Lainnya untuk membahas dampak yang diharapkan dari omnibus law bagi kemudahan ekspor oleh daerah.
  5. Pemberian fasilitas timbal balik (Indonesia- Filipina), seperti keringanan biaya Pelabuhan dan container yard untuk menampung kargo sebelum impor.
  6. Optimalisasi konektivitas bisnis antara Industrial Park Kawasan Mindanao (Hijo Special Economic Zone and Samal Casino Resort) dengan Industrial Park di Sulawesi Utara (KEK Bitung dan KEK Pariwisata – Likupang). Juga konektivitas ideas diantara start-up, seperti Revolution Precrafted di Filipina dengan mitra start-up di Indonesia.

Diharapkan dengan sinergi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, revitalisasi pelayaran langsung Bitung Filipina dapat terwujud sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya Sulawesi Utara.

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

BAGIKAN